ADVERTISEMENT

Kritik Hutan Lindung Jadi Food Estate, Komisi IV Bicara Kerusakan Lingkungan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 05:57 WIB
Gerakan anak muda Biodiversity Warriors KEHATI dan  masyarakat pemerhati burung melakukan perhitungan jumlah dan jenis burung air di Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta pada Sabtu (19/1).  Pendataan ini dilakukan secara berkala untuk memantau keseimbangan ekosistem lahan basah.
Ilustrasi hutan lindung (Foto: Moh. Fariansyah)

Daniel pun mempertanyakan soal kajian pemerintah terhadap dampak kebijakan sebelum menerbitkan Permen LHK terbaru itu. Menurut Daniel, alih-alih hutan lindung, lahan food estate bisa saja menggunakan area pertanian yang mangkrak untuk dimanfaatkan kembali.

"Memang pemerintah sudah melakukan pemetaan dan studi secara mendalam termasuk dampaknya? Jangan kebijakan yang akan berdampak luas dilakukan secara sembrono tanpa kajian yang mendalam. Apalagi dari tahun ke tahun, luasan hutan lindung terus menyusut. Seharusnya masih banyak pilihan lain yang bisa diambil di luar hutan lindung, contohnya masih banyak lahan pertanian yang mangkrak yang bisa dimanfaatkan. Kenapa harus hutan lindung?" ungkap Daniel.

Penjelasan KLHK soal Hutan Lindung Bisa Jadi Food Estate

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto mengatakan terbitnya Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate adalah kebijakan pemerintah memberikan pedoman regulasi penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate yang merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang disebutnya cukup mendesak.

"Pemerintah perlu mempersiapkan dalam hal terdapat kebutuhan berkenaan dengan program dan kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Pada konteks terdapat kebutuhan lahan dari kawasan hutan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan, seperti Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)," kata Sigit dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Sigit menegaskan pengajuan pemanfaat kawasan hutan untuk food estate hanya dapat dilakukan pemerintah. Pengajuan itu disebutnya tidak diperuntukkan bagi swasta.

"Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dengan mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan KHKP sesuai Pasal 3 ayat 2 jelas hanya dapat diajukan permohonannya oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Kepala Badan Otorita yang ditugaskan khusus oleh pemerintah. Tidak dimaksudkan untuk swasta," tegasnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT