Round-up

Polemik Investigasi Perusahaan Korsel Dituding Bakar Hutan Papua

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Sabtu, 14 Nov 2020 23:03 WIB
Hutan di Kalimantan dan Papua
Foto ilustrasi kerusakan hutan (Foto: Greenpeace)

Komisi IV DPR Panggil KLHK

Komisi IV DPR akan meminta penjelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait peristiwa pembakaran lahan hingga puluhan ribu hektare untuk perkebunan sawit di Papua.


"KLHK harus jelaskan apakah kawasan dimaksud termasuk kawasan hutan lindung atau hutan produksi dan bagaimana proses pelepasan hutannya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum," kata Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Politikus PKB itu juga menyoroti soal hak-hak masyarakat adat yang terdampak atas pembukaan lahan tersebut. Komisi IV ingin memastikan pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari hutan.

"Terkait dengan indikasi pengelabuan terhadap masyarakat adat, di sinilah pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat adat di Boven Digoel, Papua, tidak dirugikan dan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara atas kehidupan dan mata pencariannya dari hutan yang sudah berlangsung secara turun-temurun, termasuk untuk memberikan rasa keadilan yang merupakan wujud perlindungan negara terhadap masyarakat adat," ungkapnya.

Dia berharap perusahaan pengelola perkebunan juga terbuka terhadap semua proses pengelolaan kebun, termasuk pembukaan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat. Sehingga tidak ada konflik yang timbul di kemudian hari.

"Komisi IV DPR RI akan meminta keterangan lebih lanjut kepada pemerintah terkait permasalahan antara Korindo Group dengan masyarakat adat di Boven Digoel, Papua, termasuk di dalamnya terkait indikasi pelanggaran pembukaan lahan dengan cara dibakar," kata dia.

Daniel Johan menekankan pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan perbuatan melanggar hukum. Larangan membuka lahan dengan cara dibakar sudah diatur Pasal 69 ayat (1) huruf h dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan juga UU 39/2014 tentang Perkebunan.

Diketahui, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Menurutnya, perlu ada investigasi untuk mengecek dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Daniel Johan mengatakan jika terbukti melanggar, perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas sesuai UU yang berlaku.

"Jika terbukti perusahaan tersebut melanggar dan merugikan masyarakat adat Boven Digoel, maka perusahaan yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan pemerintah harus tegas untuk menindak. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan," tambah Daniel.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3