Round-Up

Rupa Baru Komite Penanganan Corona

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 21:03 WIB
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, bersama menteri serta KSAD dan Wakapolri (YouTube PerekonomianRI)
Ilustrasi Foto Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, bersama jajaran. (YouTube PerekonomianRI)
Jakarta -

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bersalin rupa. Struktur dan susunan keanggotaan Komite kini berubah.

Perubahan itu termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti dilihat detikcom, Jumat (13/11/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres baru itu pada 10 November 2020.

Ada sejumlah perbedaan yang termuat dalam Perpres baru ini. Berikut ini selengkapnya.

1. Susunan Keanggotaan Komite

Pada Perpres sebelumnya, Komite hanya terdiri dari tiga bagian. Sedangkan di aturan baru disebutkan bahwa Komite meliputi Ketua hingga Sekretariat.

Pasal 2
Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Tim Pelaksana;
d. Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
e. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
f. Sekretariat.

2. Ketua Tim Pelaksana Rangkap Wakil Ketua Komite

Perubahan lain yang diatur dalam Perpres 108/2020 adalah penambahan jabatan Wakil Ketua Komite. Kini, Menteri BUMN tidak hanya menjabat Ketua Tim Pelaksana, tapi juga merangkap menjadi Wakil Ketua IV.

Hal itu tertuang dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai berikut:

(2) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
e. Wakil Ketua IV: Menteri Badan Usaha Milik Negara; merangkap Ketua Tim Pelaksana
f. Wakil Ketua V: Menteri Keuangan
g. Wakil Ketua VI: Menteri Kesehatan
h. Wakil Ketua VII: Menteri Dalam Negeri
i. Sekretaris Eksekutif I: Sdr. Raden Pardede
j. Sekretaris Eksekutif II: Sekretaris Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian.

3. Posisi Wakil Ketua Tim Pelaksana

Perpres baru ini juga mengakomodasi jabatan Wakil Ketua Tim Pelaksana yang diemban oleh KSAD dan Wakapolri. Tugas Wakil Ketua akan ditetapkan selanjutnya oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 4A
(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
a. Ketua Tim : Menteri Badan Usaha Milik Pelaksana Negara;
b. Wakil Ketua Tim : Kepala Staf Tentara Pelaksana I Nasional Indonesia Angkatan Darat;
c. Wakil Ketua Tim : Wakil Kepala Kepolisian Pelaksana II Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh:
a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
b. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.
(3) Pelaksanaan tugas Wakil Ketua Tim Pelaksana I dan Wakil Ketua Tim Pelaksana II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Simak video 'Tips Aman Berkegiatan Sehari-hari Agar Bebas Virus Corona':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3