Golkar Belum Bisa Terima RUU Larangan Minuman Alkohol, Singgung Potensi PHK

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 21:30 WIB
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng III, Wakil Ketua Komisi IV DPR
Foto: Firman Soebagyo (Ari Saputra)
Jakarta -

Awalnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menilai RUU yang isi larangan bertentangan konstitusi. Dia menjelaskan ada agama yang menggunakan minuman beralkohol untuk prosesi keagamaan.

"Sikap kami dari Fraksi Golkar belum bisa menerima usulan itu. Pertama, karena kalau kita ingin bikin RUU yang sifatnya melarang, itu kan bertentangan dengan konstitusi dasar kita, bahwa Indonesia ini kan terdiri dari keanekaragaman, kebhinekaan," kata Firman kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

"Nah kebhinekaan ini diterjemahkan bahwa ada penganut ajaran agama tertentu, ada wilayah tertentu yang memang mereka itu mengkonsumsi minuman beralkohol dan bahkan ada agama tertentu yang menggunakan minuman beralkohol ini untuk kegiatan ritual keagamaan," ujar Firman.

Ketua DPP Golkar itu mencontohkan penggunaan minuman beralkohol dalam perjamuan kudus di gereja. Belum lagi, sebut dia, minuman beralkohol yang menjadi ciri khas suatu daerah.

"Contohnya, kalau di gereja itu ada perjamuan kudus menggunakan anggur. Kemudian di Bali pariwisata, Papua, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, NTT dan di beberapa wilayah lainnya," sambungnya.

Selain itu, menurut Firman, RUU Larangan Minuman Beralkohol tak sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Barulah Firman menyinggung soal UU Ciptaker.

"Tentang masalah pelarangan ini juga tidak sejalan dengan UU Ciptaker, di mana ciptaker ini memberikan kemudahan akses daripada yang namanya iklim investasi yang kondusif. Nah kalau ini dilarang, maka akan terjadi konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensinya adalah terjadi penutupan pabrik, PHK, penerimaan negara," ucap Firman.

Menurut Firman, lebih baik RUU ini mengatur peredaran minuman beralkohol. Dia sepakat jika RUU Larangan Minuman Beralkohol hanya mengatur peredarannya, bukan melarang.

"Kalau UU ini melakukan pengaturan, itu kami sepakat karena pengaturan itu merupakan hak daripada negara untuk mengatur," sebut Firman.

Selain itu, Firman juga mengulas bahwa RUU Larangan Minuman Beralkohol sebetulnya sudah dibahas di DPR periode 2014-2019. Simak di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2