Fadli Zon Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Habib Rizieq soal Rekonsiliasi

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 18:05 WIB
fadli Zon di kawasan kediaman Habib Rizieq, Petamburan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Fadli Zon di kawasan kediaman Habib Rizieq, Petamburan, Jakarta. (Adhyasta Dirgantara/detikcom)
Jakarta -

Habib Rizieq Syihab telah mengungkapkan bahwa dia bersedia melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun, Rizieq meminta agar kriminalisasi terhadap ulama disetop terlebih dahulu.

Politikus Gerindra Fadli Zon menilai aspirasi Rizieq harus didengar. Menurutnya, aspirasi tersebut mewakili umat di Indonesia.

"Ya itu kan aspirasi dari Habib Rizieq Syihab yang harusnya didengarkan, dan saya kira aspirasi itu mewakili puluhan juta umat Islam, ratusan juta umat Islam di Indonesia. Itu adalah fakta, dan saya kira itu harus dihargai," ucap Fadli di Petamburan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Untuk itu, Fadli meminta pemerintah tidak terus mencari kesalahan-kesalahan para ulama. Elite Gerindra itu menyebut beberapa orang yang menurutnya dicari-cari kesalahannya, di antaranya Habib Bahar Smith, Syahganda Nainggolan, serta Jumhur Hidayat.

"Sekarang ini dicari-cari. Habib Bahar bin Smith harus di luar dong, masih di cari-cari perkaranya. Begitu juga yang lain-lain, ya, seperti Syahganda Nainggolan seperti Jumhur dan mungkin sejumlah tokoh ulama yang lain," tuturnya.

Terakhir, Fadli juga mengimbau tidak ada pihak yang mencoba melawan kekuatan ulama. Sebab, hal tersebut justru akan merugikan diri sendiri.

"Jangan melawan kepada kekuatan ulama, kekuatan rakyat, karena itu, menurut saya, akan merugikan sendiri, dan berlakulah yang adil. Keadilan itu harus didasarkan pada satu dasar yang kokoh, yaitu kebenaran, kenyataan yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017. Tapi tawaran itu, sebut Rizieq, justru dijawab dengan kriminalisasi ulama.

"Setelah aksi 212, aksi 212 di tahun 2016, kemudian di Januari (2017), kita buat aksi lagi 121, 12 Januari. Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan para habib, para ulama, kami siap 24 jam, kapan, di mana, silakan," kata Rizieq.

"Tapi apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan, kriminalisasi ulama," lanjutnya.

(zak/zak)