Rancang e-Rekap, KPU Siapkan Paket Internet untuk Anggota KPPS di Pilkada

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 14:12 WIB
Suasana penghitungan suara di TPS PSU Kota Semarang, 27/4/2019
Ilustrasi petugas KPPS (Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Jakarta -

KPU menyampaikan draf revisi perubahan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi penghitungan suara ke Komisi II DPR. KPU berencana menggunakan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi elektronik (e-Rekap) penghitungan suara di Pilkada 2020.

"Kemudian penambahan pasal 24 a, dalam kegiatan Sirekap perlu didukung perlengkapan memadai, jadi di dalam pasal 24 inilah kita sudah mengatur, pertama, perlengkapan yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap terdiri atas, (poin) A ponsel pintar, (poin) B aplikasi Sirekap, (poin) C jaringan internet dan paket data internet," kata komisioner KPU Evi Novida dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Untuk menunjang aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi Pilkada 2020, paling sedikit dua anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus memiliki ponsel pintar. Nantinya KPU akan menyediakan paket data internet.

"Kedua, digunakan dari ponsel pintar digunakan dari ponsel pintar yg dimiliki oleh paling sedikit dari dua orang anggota KPPS. Ketiga aplikasi Sirekap jaringan internet dan paket data internet disediakan oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota," ujar Novida.

Novida kemudian menjelaskan spesifikasi ponsel pintar yang harus dimiliki anggota KPPS untuk penggunaan Sirekap. Ada tiga spesifikasi yang disebut Novida.

"Ponsel pintar sebagaimana yang dimaksud di atas memiliki spesifikasi dapat terhubung dengan koneksi internet, dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap, serta dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto," ujar Novida.

"Perlengkapan penggunaan Sirekap harus tersedia paling lambat sehari sebelum pemungutan suara. Jadi ini kita atur selama ini belum ada ini penambahan pasal baru," sambungnya.

KPU kabupaten/kota nantinya akan menentukan titik koordinat untuk ketersediaan jaringan internet. Ada sejumlah kategori soal ketersediaan internet di TPS (tempat pemungutan suara).

"Kemudian pasal 24 b dalam Sirekap perlu didukung perlengkapan yang memadai, pasal 24 b ayat satu KPU kabupaten/kota memastikan titik koordinat setiap TPS yang berada di wilayah kerjanya dan memetakan ketersediaan jaringan internet," sebut Novida.

"Kedua, ketersediaan jaringan internet sebagaimana dimaksud ayat satu dikategorikan menjadi, TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang baik, TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang lemah, dan ketidaktersediaan jaringan internet," imbuh dia.

KPU membutuhkan tambahan anggaran karena sedang merancang e-Rekap. Selengkapnya di halaman berikut >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2