Round-Up

Pembelaan Senayan untuk Badru Pengunggah Foto Ibu Hamil Ditandu

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 06 Nov 2020 07:02 WIB
Ibu Hamil di Lebak Ditandu
Foto: Postingan Badru yang dipersoalkan. (tangkapan layar Facebook).

Gubernur Banten Serahkan ke Bupati Lebak

Gubernur Banten Wahidin Halim minim komentar soal masih ada warga di Kabupaten Lebak yang ditandu menggunakan bambu dan sarung saat akan melahirkan untuk pergi ke rumah sakit.

Menurut Wahidin, jalan di daerah sana memang masih buruk khususnya yang dikelola oleh Pemkab. Dia pun menyerahkan masalah ini ke Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

"Ditandu karena jalan di Lebak jelek-jelek, tanya bupatinya," ujar Wahidin kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).

Wahidin menyebut masalah ibu hamil yang ditandu oleh warga bukan jalan kewenangan provinsi. Jalan desa jadi kewenangan Pemkab Lebak bagaimana pengelolaan dan pembangunannya.

"Itu kan jalan desa, jalan kabupaten bukan jalan provinsi, itu masalahnya," ujarnya singkat.

Diduga Ada Intimidasi terhadap Badru

Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah menduga ada intimidasi terhadap Badru yang memposting foto seorang ibu hamil ditandu warga yang berjalan beberapa kilometer karena jalan rusak hingga harus menginap dua hari di kantor polisi. Sebab Badru sampai harus membuat surat pernyataan atas kritiknya kepada pemerintah desa.

"Saya mendengar itu (dugaan intimidasi) bahwa ada upaya apalagi ada buat pernyataan berarti kalau ada pernyataan berarti ada upaya semacam intimidasi atau kekerasan. Berarti kepala desa kalau ini oknumnya kades telah melakukan perlakukan sewenang-wenangan, ini tidak boleh dibiarkan," kata Musa saat dimintai tanggapan oleh detikcom, Kamis (5/11/2020).

Musa menilai, seharusnya pemerintah desa tidak perlu membesar-besarkan postingan Badru. Sebab postingan Badru dinilai sebagai fakta, bukan fitnah ataupun berita bohong.

"Diamankan dengan dalih amukan massa, berarti sudah ada upaya intimidasi, sudah ada upaya rencana kekerasan," ujar Musa.

Dia meminta Pemkab Lebak turun tangan atas masalah ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) harus memanggil kepala desa tersebut untuk dimintai klarifikasi.

"Jangan sampai insiden seperti ini terulang kembali, karena yang diposting sebuah kebenaran," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Propam Polda Banten bisa meminta keterangan ke Polsek Panganggaran yang menangani masalah ini.

"Makanya ini ada personal serius yang harus diselidiki baik oleh Propam Polda Banten terhadap Polsek Panggarangan maupun kepala desa Barunai kecamatan Cihara," sebut dia.

Dalam waktu dekat, Musa yang juga wakil ketua fraksi PPP ini akan menemui Badru yang dianggap sebagai korban. Kejadian ada warga yang diamankan dan mendekam di kantor polisi akibat mengkritisi keadaan harusnya jadi masukan baik itu pemerintah desa dan kabupaten.

"Itu hal biasa di era digital saat ini, dan patut kita akui. Harusnya pemda dan pemerintah desa bagaimana memikirkan pemerataan pembangunan," kata Musa.

Wakil rakyat beri pembelaan untuk Badru >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4