'Jegal' Bupati ke Pilkada, Eks Ketua Bawaslu Sulteng-4 Bawaslu Banggai Dipecat

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 13:45 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Ilustrasi palu sidang (Ari Saputra/detikcom)

"Selain itu pada tanggal 23 April 2020, Pemda Banggai telah mengeluarkan SK Bupati Banggai Nomor 800/843/BKPSDM tentang pembatalan atas Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/824/BPKSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Dengan demikian belum ada penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam frasa 'melakukan penggantian pejabat' pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," terang DKPP.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Ruslan Husen. Ruslan terpilih menjadi Ketua Bawaslu Sulteng periode 2017-2022. Jabatan Ruslan sebagai Ketua Bawaslu Sulteng digantikan Jamrin berdasarkan surat keputusan Bawaslu RI dengan Nomor: 0358/K.BAWASLU/HK.01.01/X/2020 tentang penetapan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

"Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI Ruslan Husen selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sejak Putusan ini dibacakan," demikian keputusan DKPP.

Ruslan dilaporkan saat masih menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sulteng sekaligus Kordiv Hubungan Masyarakat. Dia dilaporkan atas pernyataan di media pada 11 Agustus bahwa terdapat dua Kepala Daerah di Sulteng yang akan direkomendasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 yakni Bupati Morowali Utara dan Pengadu selaku Bupati Banggai. Pernyataan tersebut dinilai tindakan melanggar prinsip kepastian hukum.

"Bahwa pokok aduan Pengadu yang mendalilkan, tindakan Teradu VI menyatakan terdapat dua Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan direkomendasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati tahun 2020, merupakan tindakan melanggar prinsip kepastian hukum," demikian DKPP.

Atas polemik ini, Bawaslu RI sempat melakukan monitoring dan supervisi untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Bawaslu RI meminta Ketua dan Anggota Bawaslu Sulteng melakukan pleno agar Bawaslu Banggai melaksanakan Pleno ulang meninjau sengketa tersebut. Namun Ruslan selaku Ketua Bawaslu Sulteng menyatakan tidak setuju.

"Teradu VI bahkan menilai monitoring dan supervisi kepada Teradu I s.d Teradu V yang dilakukan oleh Bawaslu Sulteng atas perintah Bawaslu sebagai bentuk intervensi. Penggunaan diksi "intervensi" secara tidak langsung menuduh bahwa monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu bukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan pemilu tetapi membawa kepentingan Pengadu," ungkap DKPP.

Atas putusan ini, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini.


(jbr/idh)