Angkat Timses Calon di Pilkada Jadi PPS, 4 Anggota KPU Maros Disanksi DKPP

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 12:53 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Ilustrasi putusan majelis (Ari Saputra/detikcom)

Untuk itu, segala bentuk kegiatan dukungan kepada calon peserta pemilu dan pemilihan secara mutatis mutandis berlaku tenggang waktu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. DKPP memerintahkan para teradu memberhentikan Nurul Fadhilah Aldafisa sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo Peraturan KPU No 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Adapun Ketua KPU Maros Samsu Rizal lolos dari sanksi etik. Sebelumnya ia juga turut dilaporkan.

"Merehabilitasi nama baik Teradu I Syamsu Rizal selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak putusan ini dibacakan," putus majelis DKPP.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Maros Syamsu Rizal dan empat anggota lain, yaitu Syahruddin, Mujaddid, Umar, dan Meilany, diadukan ke DKPP karena dinilai tidak profesional dalam seleksi calon anggota PPS di Kabupaten Maros.

Kelimanya menjalani sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Jumat (18/9). Sidang digelar di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Makassar.

"Jadi sidang di sini hanya mencari fakta di lapangan terhadap aduan tadi ya, memutus perkara nanti kita bawa di sidang DKPP untuk kita paparkan. Ini saya belum bisa, sementara belum bisa, dan kita kumpulkan data dulu. Silakan Anda simpulkan dulu dan saya kumpulkan data dulu. Kita mencari ada pelanggaran etik atau tidak," jelas anggota DKPP, Teguh Prasetyo, di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Jumat (18/9).


(asp/elz)