KSP Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Atur Karyawan Kontrak Seumur Hidup

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 12:10 WIB
PSBB ketat di DKI Jakarta mulai diberlakukan hari ini. Kapasitas karyawan dalam gedung perkantoran baik pemerintah maupun swasta dibatasi maksimal hanya 25 persen.
Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)

Fajar mengungkapkan, dalam Pasal 61A UU Cipta Kerja, dijelaskan bahwa pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan pesangon. Seperti pada Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi:

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2 yang berbunyi:

Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan bagaimana uang kompensasi tersebut akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, Fajar menyatakan, UU Cipta Kerja menjamin masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat segera masuk lagi dalam dunia kerja.

"Ini dilakukan melalui pelatihan dan konseling, serta tentu saja cash benefit yang nilainya diperhitungkan berdasarkan upah terakhir," ujar Fajar.

Menurut Fajar, struktur dan skala upah menjadi hal yang wajib dalam UU Cipta Kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kompetisi yang sehat di antara pekerja sesuai dengan Pasal 92 UU Cipta Kerja.

Halaman

(dkp/imk)