Jokowi: Perhutanan Sosial Tak Sebatas Terbitkan SK, Perlu Ada Pendampingan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 11:06 WIB
Presiden Jokowi terlihat sangat semringah saat panen raya jagung di lahan Program Perhutanan Sosial, Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur.
Presiden Jokowi saat menyerahkan SK perhutanan sosial di Tuban, Jawa Timur. (Rachman Haryanto/detikcom)

Diakses dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial, melalui skema:
1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat

4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat
5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

"Dari target 12,7 juta hektare, untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai September tahun ini tercapai 4,2 juta hektare. Artinya, kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk diselesaikan di empat tahun mendatang, kurang lebih 8 juta (hektare) lebih," kata Jokowi.

Halaman

(dkp/imk)