Ketua Komisi VIII DPR Setuju dengan MUI: Presiden Macron Harus Minta Maaf!

Arief Ikhsanudin - detikNews
Sabtu, 31 Okt 2020 06:23 WIB
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (Rahel Narda/detikcom)
Foto: Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto setuju dengan MUI untuk memboikot produk Prancis sampai Presiden Emmanuel Macron meminta maaf. Menurut Yandri, tindakan itu adalah bentuk protes.

"Setuju Presiden Macron harus cabut omongannya dan meminta maaf. Kalau perlu putuskan hubungan diplomatik dulu sampai Macron mencabut omongannya dan meminta maaf," ucap Yandri saat dihubungi, Jumat (30/10/2020).

Menurut Yandri, tindakan yang disampaikan MUI adalah bentuk protes kongkret dari umat muslim terhadap ujaran Macron yang dinilai menghina Islam. Karena itu, tindakan boikot bukanlah sikap yang salah.

"Itu bentuk kongkret protes dan tekanan serius atas omongan Macron. Maka sebaiknya Macron segera cabut omongannya dan meminta maaf," katanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam memboikot semua produk Prancis. Boikot harus terus dilakukan sampai Presiden Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam.

Rilis pernyataan dan imbauan MUI ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Anwar Abbas dan Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi, Jumat (30/10/2020).

"Memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada Ummat Islam se-Dunia," tulis MUI dalam surat bernomor Kep-1823/DP-MUI/x/2020 ini.

Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengecam pernyataan Presiden Macron. RI menilai Macron melukai perasaan 2 miliar muslim dunia.

"Indonesia mengecam pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam," demikian pernyataan RI, seperti dikutip dari situs resmi Kemlu RI.

(aik/zak)