Survei IPO: Kepuasan Publik ke Jokowi 49%, Ma'ruf Amin 33%

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 28 Okt 2020 18:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Antara Foto)
Jakarta -

Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf di bawah 50 persen.

Survei dilaksanakan pada 12-23 Oktober 2020 dan menggunakan metode purposive sampling terhadap 170 pemuka pendapat (opinion leader) peneliti, serta multistagse random sampling 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 49 persen. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf Amin sebesar 33 persen.

"Persepsi kepuasan pada Presiden dan Wapres terjadi penurunan dibanding periode survei 8-20 Juni 2020, dari 63% menjadi 49%. Sementara kepuasan pada Wapres Maruf Amin dari 39% menjadi 33%," demikian keterangan dari Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis yang diterima, Rabu (28/10/2020).

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin disebut menurun dari periode survei sebelumnya. Dalam survei kali ini, ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf lebih mendominasi.

"Jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020, kekecewaan pada Presiden meningkat dari 33.5 persen menjadi 51 persen. Begitu halnya dengan Wapres, dari 42.5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen," ujar Dedi.

Faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu faktor kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), integritas atau ketepatan janji (66 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), dan empati atau aspiratif (53 persen).

Sementara itu, penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi menunjukkan hasil buruk 51 persen, dan sangat buruk 6 persen. Di bidang penegakan hukum, kepuasan publik sebesar 36 persen, sementara 64 persen responden menyatakan tidak puas.

Pada sektor politik keamanan, 49 persen responden menyatakan puas dan 51 persen responden menyatakan ketidakpuasannya. Penilaian ini dipengaruhi faktor kebebasan berbeda pendapat, kriminalitas, perasaan aman, serta ketertiban umum.

"Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat, bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud Md hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen," ujar Dedi.

(azr/imk)