Direktur KCN Curhat 'Hantu Investasi' yang Bikin Investasi Tersendat

Abu Ubaidillah - detikNews
Rabu, 28 Okt 2020 09:05 WIB
Pelabuhan Marunda
Foto: dok. KCN
Jakarta -

Pemerintah terus berupaya mengurai persoalan perizinan dan perlindungan investasi. Ini memberi angin surga bagi investor yang nasibnya masih terkatung-katung, seperti pemilik proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, PT Karya Citra Nusantara.

Dalam tayangan pada salah satu stasiun televisi nasional yang dinarasumberi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; Menkomarves, Luhut Panjaitan; dan Direktur PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setijadi, terungkap maraknya aksi oknum yang kerap menjegal para investor mengembangkan proyek pembangunan.

Widodo yang memegang konsesi kepelabuhan Marunda disebut menjadi salah satu pihak swasta yang pernah mengalami hambatan merealisasikan investasi pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, hantu investasi merupakan pihak-pihak yang selalu membuat hambatan regulasi sehingga investasi tersendat. Dalam berinvestasi, ia menyebut pihak swasta hanya memperhatikan 3 prinsip, yaitu kecepatan, ketepatan, dan kepastian hukum.

"KCN belum bisa percepat meski sudah masuk tahun ke-8 karena ada dispute dengan pemegang saham. Pokja IV yang dibentuk Pemerintah sudah memberikan rekomendasi yang harusnya bisa dilakukan percepatan. Sayangnya ada perbedaan konsep di pemegang saham," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Ia mengatakan banyak manfaat jika proyek tersebut diselesaikan tepat waktu. Sebagaimana diketahui, proyek ini memiliki panjang dermaga 5.300 meter dengan area pendukung seluas 100 hektare yang dinilai bisa menyerap ribuan tenaga kerja.

"Kalau selesai proyek ini, ribuan tenaga kerja akan terserap. Dalam waktu yang bersamaan, bisa 70 kapal yang bersandar. Belum lagi ada armada logistik bongkar muat, karyawan yang bekerja di perkapalan serta mendorong masyarakat sekitar untuk bekerja," lanjutnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengakui ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya investasi di Indonesia yang disebut sebagai hantu investasi. Pihak-pihak itu bisa dirasakan cengkeramannya, namun tak bisa dilihat atau bekerja secara diam-diam.

"Hantu investasi ada yang berdasi dan ada juga yang tidak berdasi. Mereka seperti angin bisa dirasa tidak bisa dipegang," ujarnya.

Ia mengatakan akibat ulah hantu investasi, ada Rp 708 triliun investasi yang mangkrak karena terhambat sejak 7 tahun oleh berbagai persoalan mulai dari regulasi sampai sengketa hukum.

Dari jumlah tersebut, Bahlil mengatakan sebanyak Rp 413 triliun sudah dieksekusi dan sebagian di antaranya telah ground breaking. Sisanya Rp 289 triliun investasi ditargetkan selesai paling lambat tahun depan.

Bahlil menyebut pihaknya tak main-main dalam menyelesaikan investasi mangkrak akibat ulah para hantu investasi karena penyelesaian itu adalah indikator performa dirinya dalam kabinet. Upaya ini mesti dilakukan untuk mengimbangi promosi investasi yang tengah digencarkan oleh Pemerintah.

"Kita lakukan promosi tapi yang ada di depan mata tidak selesai akan jadi pukulan balik. Ibarat sepakbola kita asyik menyerang harus juga perhatikan pertahanan, kita mesti selesaikan hambatan yang mengganggu investasi di dalam negeri," terangnya.

Pihaknya telah menerapkan strategi dengan membentuk tim yang langsung mengawal investasi mangkrak, satu demi satu. Ia menjelaskan pihaknya mendatangi pengusaha yang memiliki investasi mangkrak dan tanya permasalahan.

"Kita datangi pengusaha yang memiliki investasi mangkrak dan tanya apa masalah kalian. Kita bikin tim dengan BKPM dan lakukan pendekatan perkawanan, entrepreneur. Intinya win-win. Di situ kami mulai buka semua hambatan," jelasnya.

Bahlil mengatakan berdasarkan pengalamannya, pihak swasta yang ingin berinvestasi di Indonesia sebaiknya tidak menggunakan pola joint venture dengan bermitra bersama BUMN. Sebab, dalam perjalanan dapat saja terjadi dispute sebagaimana yang dialami KCN.

"Joint venture belum ada contoh yang sukses. Coba kita lihat perusahaan dari luar yang ingin berinvestasi mereka lebih senang take over bukan joint venture karena lebih cepat mendatangkan keuntungan," ujarnya.

Ia mengatakan bila pemerintah berupaya meyakinkan investor agar mau menanam modal di Indonesia, maka mesti menyelesaikan hantu-hantu investasi. Bila tidak, catatan kelam hambatan investasi ini akan dilihat investor.

"Hal ini yang harus cepat ditangani karena kami sebagai swasta lokal tidak mau dinilai menghambat investasi. Kita ingin iklim di dalam negeri baik supaya kami bisa investasi dengan baik dan mendukung rencana Pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah terus berupaya membangun kepercayaan serta melindungi investasi yang sudah masuk.

"Ada banyak kasus pemerasan dan kasus yang menghambat investasi dan itu sebagian besar sudah kita selesaikan di Pokja IV yang dibentuk Pemerintah," tuturnya.

Tonton video 'SBY: Demokrat Setuju UU Peningkatan Investasi-Ekonomi, Asal...':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)