Pemprov DKI Laksanakan Keputusan Pemerintah Tak Naikkan UMP 2021

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 20:14 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wagub DKI Jakarta A Riza Patria (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI telah memutuskan tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan keputusan pemerintah pusat itu.

"Kita hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya (UMP) seperti tahun lalu. Itu yang kita hormati, kita hargai, kita laksanakan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).

Riza meyakini keputusan untuk tidak menaikkan UMP itu telah melalui pertimbangan matang. Dia pun memastikan akan tetap membuka ruang diskusi terkait UMP di DKI Jakarta.

"Jadi kebijakan pemerintah pusat yang sudah diputuskan kemudian di sisi lain ada harapan dari pada buruh yang ingin ada peningkatan. Tentu kami di Pemprov DKI Jakarta mengacu peraturan dan ketentuan yang ada," tuturnya.

"Tentu pemerintah pusat mengambil sebuah keputusan berdasarkan sebuah proses pertimbangan yang masak, yang cermat. Tapi tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak berarti setiap keputusan yang sudah diambil kemudian tidak ada dialog, diskusi. Silakan saja kalau ada dialog, diskusi, silakan diperkenankan," imbuh Riza.

Riza mengatakan, Pemprov DKI siap menampung aspirasi buruh mengenai keputusan tersebut. Nantinya, kata dia, aspirasi itu akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Apabila ada temen-temen dari buruh yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan silakan sampaikan argumentasinya. Nanti kita akan sampaikan," ujar Riza.

Diketahui, UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp 4.276.349. Jumlah itu mengalami kenaikan 8,51% pada 2019 yang sebelumnya dari Rp 3.940.000.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengambil keputusan bahwa UMP 2021 sama dengan upah minimum 2020. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi virus Corona (COVID-19).

Berdasarkan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa COVID-19, gubernur tiap daerah diminta untuk mengumumkan besaran upah pada 31 Oktober 2020.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara," kata Ida melalui SE tersebut, seperti dikutip detikcom, Selasa (27/10).

(mae/imk)