Sidang Perdana Kasus Korupsi PT DI Digelar 2 November di Bandung

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 18:21 WIB
Mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso diperiksa KPK. Ia diperiksa kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT DI tahun 2007-2017.
Foto: Mantan Dirut PT DI Budi Santoso (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK telah menerima jadwal sidang perdana dua terdakwa kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yakni mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI, Budi Santoso dan Irzal Rinaldo Zaini. Sidang perdana akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada 2 November 2020.

"Tim JPU KPK telah menerima penetapan hari sidang terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Irzal Rinaldo Zaini dari PN Tipikor Bandung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 10.00 WIB di PN Tipikor Bandung," imbuh Ali.

Ali menyebut pada persidangan perdana, tim JPU akan membacakan surat dakwaan yang berisi uraian secara lengkap perbuatan para terdakwa. Menurutnya, fakta-fakta tentu akan digali dan dibuktikan lebih lanjut.

"Termasuk upaya untuk adanya pemulihan hasil tindak pidana/asset recovery yang diduga dinikmati oleh para terdakwa maupun pihak lain," ujar Ali.

Terkait perkara dugaan korupsi di PT DI ini, KPK telah menetapkan Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Kedua tersangka itu diduga melakukan korupsi dengan modus membuat kontrak fiktif.

"Mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

Sepanjang 2011-2018, keenam perusahaan mitra/agen itu diduga mendapat pembayaran dari PT DI sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta. Kemudian, ada sejumlah pejabat PT DI, termasuk Budi dan Irzal, yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp 96 miliar.

Selanjutnya
Halaman
1 2