Divonis Seumur Hidup Penjara, Benny Tjokro Ajukan Banding

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 17:53 WIB
Tersangka kasus korupsi, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro keluar gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020) usai menjalani pemeriksaan tim Kejaksaan Agung. Benny yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan di KPK untuk kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Foto Benny Tjokro: (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Benny langsung mengajukan banding atas putusan itu.

"Iya sudah mengajukan banding," ujar pengacara Benny, Bob Hasan, kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).

Sebelumnya, Bob sudah menyatakan kecewa atas vonis hakim. Vonis hakim disebut Bob tidak mengindahkan hak asasi manusia.

"Vonis dari hakim pemutus adalah vonis yang terlanjur, terlanjur karena jaksa sita aset Benny Tjokro, terlanjur karena tuntutan jaksa. Akibat keterlanjuran tersebut demi membayar nasabah Jiwasraya, akhirnya menomor dua-kan hukum, sehingga bertentangan sekalipun dari hak asasi manusia pun harus dilalui," kata Bob Hasan, di PN Tipikor Jakarta, Senin (26/10).

Bob mengatakan kliennya tidak bisa mengatur pengelolaan saham Jiwasraya. Dia juga bicara mengenai asas kepastian hukum divonis Benny Tjokro ini.

"Putusan kerugian negara yang sebesar Rp 12 triliun kemudian dibebankan ke Benny Tjokro separuh dengan Heru Hidayat, adalah cara dan vonis yang bertentangan dengan asas kepastian hukum," tutur dia.

Diketahui, Benny Tjokro dinyatakan hakim bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya senilai Rp 16 triliun. Benny juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya.

Benny bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Benny juga terbukti TPPU melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hakim menyatakan Heru Hidayat dan Benny Tjokro terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, serta pengusaha Joko Hartono Tirto. Benny Tjokro dan Heru disebut memberi suap dan gratifikasi kepada Hendrisman dkk terkait investasi saham dan reksa dana PT AJS tahun 2008-2018.

Perbuatan Benny Tjokro dkk telah membuat negara merugi. Total kerugian negara mencapai Rp 16 triliun.

"Kerugian negara terhadap investasi saham sejumlah Rp 4.650.283.375.000, dan kerugian negara atas investasi reksa dana senilai Rp 12,157 triliun, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan Rp 16.807.283.375.000,00 triliun. Menimbang majelis hakim berpendapat maka kerugian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan," tutur hakim.

(zap/dhn)