Hakim Tolak Eksepsi Anita Kolopaking di Kasus Surat Jalan Palsu

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 14:16 WIB
Pembacaan eksepsi Anita Kolopaking oleh tim penasehat hukumnya
Sidang Anita Kolopaking (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Anita Dewi Kolopaking dalam kasus surat jalan palsu. Sidang pun dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Anita Dewi Kolopaking tidak diterima. Menyatakan Pengadilan Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Anita Dewi Kolopaking," kata ketua majelis hakim Muhammad Sirat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (27/10/2020).

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan jaksa telah menyusun surat dakwaan dengan jelas. Jaksa juga dinilai telah menerangkan cara Anita membuat surat jalan palsu.

"Dalam hal ini majelis hakim berpendapat, penuntut umum sudah menguraikan secara lengkap dalam surat dakwaan, bagaimana cara terdakwa melakukan," kata Hakim.

Anita dalam eksepsinya, mempertanyakan kebenaran fakta dalam dakwaan. Menanggapi itu, hakim menilai hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang dibuktikan dalam sidang pemeriksaan saksi.

"Mengenai substansi kebenaran. Majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut termasuk dalam materi pokok yang harus dibuktikan dalam tahapan selanjutnya dan tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini," tutur Hakim.

Hakim juga menyebut jaksa telah merinci surat jalan palsu apa saja yang dibuat oleh Anita. Jadi, eksepsi yang diajukan dinilai tidak beralasan.

"Dalam eksepsi disebut jaksa tidak mengurai dengan jelas surat palsu apa saja yang telah dibuat. Majelis menimbang bahwa apa yang diuraikan dalam surat dakwaan, sudah diuraikan surat-surat palsu apa saja yang telah dibuat dan disusun berdasarkan keterangan ditingkat penyidikan," ujar hakim.

Diketahui dalam kasus ini, Brigjen Prasetijo Utomo didakwa bersama-sama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Djoko Tjandra memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Djoko Tjandra saat itu berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah buron sejak 2009.

Mereka didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan untuk Prasetijo didakwa melanggar tiga pasal, yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP jo Pasal 64 KUHP ayat 1 dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(dwia/mae)