KPK Panggil Eks Bupati Wakatobi di Kasus Korupsi Infrastruktur Fiktif

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 10:38 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Penyidik KPK memanggil 4 saksi terkait korupsi proyek infrastruktur fiktif yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Satu di antaranya mantan Bupati Wakatobi, Hugua.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka YAS (Yuly Ariandi Siregar)," ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).

KPK juga memanggil mantan Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Bambang Hartanto. Bambang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi YAS.

Selain itu, KPK memanggil Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Hilman Muhsin, dan mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Hartanto. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi fiktif Waskita Karya yang menyeret Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Ketiga tersangka baru itu adalah:
- DSA (Desi Arryani), mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- JS (Jarot Subana), mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- FU (Fakih Usman), mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Ketiga tersangka tersebut diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2009-2015.

KPK mengatakan telah mendapat laporan hasil penghitungan kerugian negara dari BPK dalam kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif itu. Kerugian negara dalam kasus itu disebut mencapai Rp 202 miliar.

(fas/mae)