Sandiaga Masuk Bursa Ketum, Ketua PPP: Nggak Bisa Nyelonong!

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 13:30 WIB
Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti
Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti bicara soal proses kaderisasi di PPP yang membuat seseorang tidak bisa asal mencalonkan diri sebagai ketua umum. Lena menanggapi usulan sejumlah DPC PPP yang mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai kandidat ketua umum partai berlambang Ka'bah itu.

"Terkait dengan maraknya pemberitaan tentang calon ketum di Muktamar IX PPP yang akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 20-23 Desember 2020, tidak bisa seseorang nyelonong menjadi caketum tanpa melalui prosedur kaderisasi," kata Lena kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Lena lalu bicara soal aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Aturan dalam AD/ART memang menyebutkan seseorang harus menjadi pengurus DPW maupun DPP setidaknya selama 1 periode.

"Yang sudah diatur di AD/ART, yakni setidaknya yang bersangkutan menjadi pengurus minimal 1 periode di kepengurusan PPP," ujarnya.

Menurut Lena, Muktamar PPP tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua umum. Momentum Muktamar, kata Lena, harus bisa menjadi ajang evaluasi bagi PPP.

"Muktamar IX PPP semestinya tidak semata memperebutkan kursi ketum, tetapi juga harus menyempurnakan khitah (garis besar/haluan) dan program perjuangan PPP. Momentum Muktamar harus dijadikan ajang evaluasi dan berbenah diri di tengah tantangan yang dihadapi PPP," tutur Lena.

Seperti diketahui, nama Sandiaga Uno muncul di bursa kandidat Ketua Umum PPP meski saat ini masih menjadi kader Gerindra. Sandiaga diusulkan oleh sejumlah DPC PPP untuk masuk bursa calon ketua umum.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut ada aturan minimal waktu menjabat pengurus daerah dan pusat jika seorang kader PPP ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum. Hal itu disebutnya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Apakah bisa? Kalau merujuk pada AD/ART, maka ketum harus sudah 1 periode di DPP atau DPW. Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar. Makanya semua tergantung muktamirin," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (25/10).

Selanjutnya
Halaman
1 2