Sengketa Lahan di Besipae NTT, Polisi: 19 dari 37 Keluarga Bersedia Direlokasi

Audrey Santoso - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2020 17:30 WIB
Warga Besipae menghadap Raja Nabuasa menyatakan kesediaannya mengikuti program Pemprov NTT
Warga Besipae menghadap Raja Nabuasa menyatakan kesediaannya mengikuti program Pemprov NTT. (Foto: dok. istimewa)

"Untuk kasus kekerasan, kan laporannya sudah kami terima. Kami melakukan pemanggilan, kami akan lakukan pemeriksaan. Masih kami tindak lanjuti. Kalau Polri ini kan kami profesional saja. Siapa yang melapor, kami terima," ujar Jo.

Sebelumnya diberitakan Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif menemui warga Besipae, TTS. Kedatangan Latif bertujuan meredam ketegangan antara warga dan pihak Pemprov NTT.

"Tentu saja harapan kita ini ada solusi yang terbaik dan saya hadir di sini semata-mata karena melihat dari sisi kemanusiaan, mendengar apa yang mau disampaikan warga," ujarnya pada Jumat (16/10).

"Siapa pun yang melakukan kekerasan akan ditindak tegas. Saya tidak pandang bulu. Jika ada yang merasa dirinya korban dari peristiwa kemarin, segera buat laporan dan silakan kawal proses hukumnya," imbuh Latif.

Seperti diketahui, beredar video rekaman seorang perempuan terlibat bentrokan dengan pria berseragam Satpol PP. Dalam video yang viral, tampak perempuan tersebut dibanting oleh petugas Satpol PP.

Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Ariasandy menerangkan kejadian itu bermula dari kegiatan penanaman jagung oleh Pemprov NTT. Penanaman jagung itu, terang Ariasandy, ditolak warga. Akhirnya saling dorong antara warga dan pihak Pemprov NTT tak terhindarkan.

"Itu kegiatan Pemprov NTT, penanaman jagung di lokasi Besipae yang diamankan personel Korem, yang sebelumnya memang sudah ada MoU antara Pemprov dan Korem. Ada kerja sama Pemprov dengan Korem dalam kegiatan penanaman jagung," kata Ariasandy saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (15/10).

Peristiwa itu pun mendapat sorotan dari Komnas HAM, yang mengecam praktik kekerasan tersebut. Komnas HAM mengirim surat ke Gubernur NTT Victor Laiskodat soal bentrokan itu. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya meminta sengketa lahan itu diselesaikan dengan cara sesuai rekomendasi Komnas HAM.

"Mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT," kata Beka saat dihubungi, Kamis (15/10).

Halaman

(aud/idh)