Sidang Perdana 2 Jenderal di Kasus Suap dari Djoko Tjandra Digelar 2 November

Zunita Putri - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2020 14:49 WIB
Mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte (kedua kanan) dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo (ketiga kanan) mengenakan baju tahanan saat pelimpahan tahap II kasus dugaan pencabutan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk tersangka Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan pengusaha Tommy Sumardi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. ANTARA FOTO/Rommy S/wpa/wsj.
Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo berompi pink (ANTARA FOTO/Rommy S)
Jakarta -

Sidang perkara suap berkaitan dengan penghapusan red notice akan digelar dua pekan lagi. Para tersangka adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, yang diduga penerima suap, serta Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai pemberi suap.

"Sidang pertama direncanakan hari Senin, 2 November 2020," ujar Bambang Nurcahyono selaku Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2020).

Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat. Berkas perkara untuk empat tersangka itu disusun terpisah tetapi majelis hakimnya sama, yaitu Muhammad Damis sebagai ketua majelis hakim dibantu anggota majelis Saefuddin Zuhri dan Joko Subagyo.

Perkara Suap Fatwa MA

Selain itu, PN Jakpus telah menerima berkas perkara suap berkaitan dengan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Andi Irfan Jaya. Andi Irfan menyusul Pinangki Sirna Malasari, yang sebelumnya duduk lebih dulu di kursi pesakitan dalam perkara itu.

Untuk perkara Andi Irfan juga disebutkan sidang perdananya pada 4 November 2020. Sedangkan susunan majelisnya adalah IG Eko Purwanto sebagai ketua majelis hakim dibantu Sunarso dan Moch Agus Salim.

Sebenarnya Djoko Tjandra juga tersangkut sebagai tersangka dalam perkara suap terkait pengurusan MA. Berkas perkaranya pun sudah dilimpahkan ke PN Jakpus. Namun dakwaannya disusun menjadi satu dengan sangkaan suap terkait penghapusan red notice.

"Perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung RI atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dan perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice/DPO atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, berdasarkan Pasal 141 KUHAP digabungkan dalam satu surat dakwaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso dalam keterangan pers tertulis, Jumat (23/10).

(rfs/dhn)