Kasus Surat Jalan Palsu, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Anita Kolopaking

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 17:05 WIB
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Foto: Anita Kolopaking (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Jaksa penuntut umum (JPU) menjawab eksepsi yang diajukan Anita Kolopaking dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Jaksa meminta hakim menolak eksepsi Anita.

"Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Anita D Kolopaking, menerima dakwaan jaksa penuntut umum, melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Anita D Kolopaking. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," ujar jaksa Yeni Trimulyani dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jumat (23/10/2020).

Dalam eksepsinya Anita menyebut jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana cara dirinya membuat surat jalan palsu. Menanggapi hal ini jaksa mengatakan eksepsi Anita telah masuk materi pokok perkara yang akan diperiksa dalam tahapan sidang selanjutnya.

"Keberatan penasihat hukum telah memasuki materi pokok perkara, sehingga penuntut umum tidak akan menanggapi materi perkara yang tidak relevan, karena menyangkut pembuktian unsur delik pasal yang didakwakan yang pemeriksaannya akan dilakukan pada tahap selanjutnya," tuturnya.

Namun, jaksa menjelaskan bahwa dalam kasus ini Anita sebelumnya mendatangi kantor Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengambil surat jalan palsu. Selanjutnya, surat jalan itu dikirimkan kepada Djoko Tjandra melalui email.

"Terdakwa Anita Kolopaking datang ke kantor Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengambil surat jalan, surat keterangan kesehatan atas nama Djoko Tjandra. Setelah Anita Kolopaking mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, saksi Prasetijo Utomo lalu men-scan, lalu mengirim pada Djoko Tjandra," tuturnya.

Jaksa juga membantah bahwa surat dakwaan dibuat secara tidak cermat. Menurutnya, pihak Anita perlu membaca surat dakwaan secara lengkap.

"Dan dalam surat dakwaan jaksa telah menerangkan secara jelas tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara terang dan jelas. Seharusnya penasihat hukum hendaknya membaca seluruh surat dakwaan secara utuh, tidak sepotong-sepotong," pungkasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2