Jokowi Mania Usul Reshuffle Menteri, PPP: Boleh Saja Asal Bukan Karena Benci

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 14:33 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dua kelompok relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja para menteri serta mendorong reshuffle kabinet. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani meminta agar alasan munculnya usul reshuffle tidak didasari oleh fitnah ataupun kebencian subjektif semata.

"PPP melihat itu sebagai bagian dari demokrasi. Jadi ya boleh-boleh saja mengusulkan menteri-menteri tertentu untuk di-reshuffle. Yang penting basis alasannya bukan fitnah, hoax, atau karena kebencian pribadi atau kelompok," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Menurut Arsul, relawan Jokowi jangan asal menilai kinerja menteri karena merasa kurang ada geregetnya saja. Sebab, menurutnya, kinerja menteri harus dinilai melalui ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

"Dalam mengukur kinerja menteri itu, sebelum sampai pada kesimpulan tertentu, perlu dijelaskan dulu oleh yang mengukur tersebut dengan ukuran-ukuran kualitatif maupun kuantitatif. Jadi jangan asal geregetan saja dalam menilai geregetnya kerja menteri," ujar Arsul.

Arsul, yang juga Wakil Ketua MPR RI, mengatakan Jokowi-lah yang memiliki kewenangan melakukan reshuffle. Arsul pun meminta masyarakat mendukung pemerintahan untuk tetap fokus dan bekerja menangani pandemi COVID-19.

"Karena itu, bagi PPP, daripada bicara reshuffle di tengah masih pandemi COVID-19 ini, lebih baik kita terus menyemangati Presiden dan jajarannya untuk tetap fokus dan bekerja lebih baik dalam menanggulangi COVID-19," tuturnya.

Untuk diketahui, relawan-relawan Presiden Joko Widodo memberikan sorotan pada satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Projo menilai Kabinet Indonesia Maju kurang maksimal menangani dampak pandemi virus Corona (COVID-19).

"Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang gereget," ujar Sekjen Projo Handoko, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (22/10).

Sementara itu, JoMan memberikan catatan atas sejumlah menteri yang tidak layak dipertahankan. JoMan menyebut catatan itu datang dari kalangan aktivis 1998.

"Mereka menilai Presiden Jokowi harus mencopot atau merotasi menteri-menteri yang dinilai hanya menjadi beban negatif bagi pemerintahannya," ujar Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer, dalam keterangannya kepada wartawan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (22/10).

(hel/aud)