4 ASN Diduga Pungli Rapid Test, Bupati Jayawijaya Siap Diperiksa Polisi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 12:33 WIB
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua (dok Antara)
Foto: Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua (dok Antara)
Jakarta -

Empat aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Jayawijaya terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepada calon penumpang pesawat dengan modus rapid test. Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua siap memberi keterangan kepada kepolisian terkait OTT tersebut.

John siap memberi penjelasan soal empat anggota Tim COVID-19 Jayawijaya yang ditugaskan di Bandara Sentani tersebut. Dia mengatakan pendirian Pos COVID-19 untuk pemeriksaan calon penumpang yang hendak naik ke wilayah pegunungan merupakan keputusan forkopimda yang sudah disampaikan ke Wakil Gubernur Papua.

"Kami siap memberikan keterangan apabila tim dari Polda minta keterangan karena kami punya bukti regulasi yang kami keluarkan," kata Jhon seperti dilansir Antara, Jumat (23/10/2020).

Jhon Banua yang juga Ketua Tim COVID-19 Jayawijaya membenarkan rapid test di Pos COVID-19 Jayawijaya di Jayapura dikenai biaya Rp 250 ribu.

Dia mengatakan bagi calon penumpang dari Jayapura menuju Jayawijaya, terutama yang ber-KTP Jayawijaya, tidak dipungut biaya rapid test. Rapid tes dikenakan biaya bagi warga kabupaten lain seperti Yalimo, Lanny Jaya, Tolikara, dan Mamberamo Tengah yang hendak naik ke pegunungan tengah Papua melalui Bandara Wamena di Jayawijaya.

"Memang betul ada peraturan menteri terkait dengan harga tertinggi. Akan tetapi, untuk di daerah sini, kami gratiskan pelayanan kepada masyarakat, itu APBD Jayawijaya. Makanya, kami gratiskan untuk KTP Jayawijaya," katanya.

Agar pelayanan terhadap masyarakat yang hendak naik ke kabupaten pemekaran, termasuk Jayawijaya, tidak terhambat, pelayanan Pos Tim COVID-19 Jayawijaya di Jayapura dibuka. Namun, dengan biaya yang disarankan pihak Polda Papua sebesar Rp 150 ribu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengubah peraturan tentang tarif Rp 250 ribu tersebut.

"Kami akan tetap menunggu hasil konfirmasi dengan Polda, meminta keterangan kepada kami, jadi kami tidak semata-mata langsung berubah peraturan itu, nanti masuk kategori pungli. Kami tidak mau," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2