Massa Buruh Tolak UU Ciptaker Mediasi dengan Perwakilan KSP

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 14:49 WIB
Tenaga Ahli KSP, Yohanes Joko,
Tenaga Ahli KSP, Yohanes Joko, (Foto: Farih/detikcom)
Jakarta -

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) menemui massa buruh yang demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pihak KSP dan perwakilan buruh saat ini masih melakukan mediasi.

Tenaga Ahli KSP, Yohanes Joko, menemui massa buruh sekitar pukul 14.25 WIB, Kamis (22/10/2020). Yohanes didampingi Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto dan sejumlah orang lainnya.

Yohanes sempat berbincang dengan perwakilan buruh di depan kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya mereka bergerak ke arah Istana untuk mediasi.

Sebelumnya, polisi menyatakan akan memfasilitasi massa buruh untuk bertemu dengan perwakilan KSP.

"Menyiapkan mereka untuk menyampaikan aspirasi bisa masuk ke dalam bertemu dengan staf presiden. Difasilitasi sama Kapolres Jakarta Pusat," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Sambodo dan Heru juga sempat menemui Nining Elitos selaku koordinator demo buruh kali ini. Namun, Nining menolak jika pertemuan perwakilan buruh dengan pihak Istana jika hanya sebatas menampung aspirasi.

"Barusan kapolres menyampaikan bahwa pihak KSP untuk memfasilitasi bertemu dengan pihak istana, nah ketika kita ditemui apakah ada perubahan sikap dari pemerintah atau hanya sekadar menampung," kata Nining.

"Kalau sekadar menampung sudah cukup dari aksi Januari sampai sekarang yang begitu besar terjadi. Kita tidak mungkin masuk ke dalam, kecuali pihak istana memyampaikan terjadi perubahan sikap terhadap desakan ini," imbuh Nining.

Nining menyayangkan atas tuduhan-tuduhan pemerintah terkait aksi-aksi penolakan UU Cipta Kerja oleh buruh dianggap ditunggangi kepentingan. Dia mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Aksi hari ini adalah aksi yang kesekian sejak Januari hingga sekarang mendesak Presiden keluarkan Perppu karena UU cacat prosedur. Kami gebrak desak pemerintah dengarkan suara rakyat kecil bukan kemudian kepentingan sekelompok orang," pungkasnya.

(fas/knv)