Sidang Dakwaan Nurhadi

Tak Hanya di MA, Nurhadi Juga 'Urus' Perkara di PN Surabaya-Denpasar

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 12:30 WIB
sidang dakwaan nurhadi
Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta perkara suap-gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. (Zunita Amalia Putri/detikcom
Jakarta -

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara. Nurhadi disebut jaksa tidak hanya urusi perkara di MA tetapi di tingkat Pengadilan pertama juga.

"Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 37.287.000.000 (Rp 37,2 miliar) dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan baik ditingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali," ujar jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, saat membaca surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (22/10/2020).

Jaksa mengatakan Nurhadi mendapat gratifikasi dari pengurusan perkara di sejumlah PN yang ada di Indonesia. Di antaranya PN Denpasar dan Surabaya.

Adapun orang yang memberi suap disebut jaksa ada 5 orang. Mereka adalah:

1. Pemberian dari Handoko Sutjitro tahun 2014 terkait pengurusan perkara di PN Surabaya dikirim ke rekening Rezky Herbiyono dan Soepriyo Waskito Adi.

2. Penerimaan dari Renny Susetyo Wardhani tahun 2015 terkait pengurusan PK dikirim ke rekening Rezky Herbiyono.

3. Penerimaan dari Donny Gunawan selaku Direktur PT Multi Bangun tahun 2015, terkait perkara di PN Surabaya dan di PT Surabaya, serta di MA dikirim ke rekening Rezky Herbiyono, Calvin Pratama, dan Yoga Dwi Hartiar.

4. Penerimaan dari Freddy Setiawan tahun 2015 dan 2017 secara bertahap terkait pengurusan PK dikirim ke rekening adik ipar Nurhadi bernama H R Santoso.

5. Penerimaan dari Riadi Waluyo tahun 2016 terkait perkara di PN Denpasar sebesar Rp 1,687 miliar dikirim ke rekening Calvin Pratama.

Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan 12B atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

(zap/dhn)