Round-Up

Pangkat Anyar 2 Jenderal TNI Anak Buah Prabowo Eks Tim Mawar

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 05:55 WIB
Mobil Dubes Saudi memasuki kantor Kemenhan
Foto: Ilustrasi Kementerian Pertahanan. (Lisye Sri Rahayu/detikcom).
Jakarta -

Dua eks Tim Mawar yang kini bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemhan) punya pangkat anyar sebagai perwira tinggi (Pati) TNI bintang dua. Usai dipromosikan menjadi anak buah Menhan Prabowo Subianto, Dadang Hendrayudha dan Yulius Selvanus saat ini menyandang pangkat Mayor Jenderal (Mayjen).

Mayjen Dadang Hendrayudha mendapat promosi sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan dan Mayjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Kabainstrahan Kemhan. Keduanya resmi berpangkat Mayjen berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2328/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

Adapun seremoni kenaikan pangkat keduanya digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/10/2020), dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain Mayjen Dadang dan Mayjen Yulius, ada 33 Pati TNI lainnya yang juga mengikuti Laporan Korps Kenaikan Pangkat itu.

"Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 19 Pati TNI AD, 6 (enam) Pati TNI AL dan 10 Pati TNI AU," demikian keterangan Puspen TNI.

Pengangkatan Mayjen Dadang dan Mayjen Yulius berada di bawah jajaran Menhan Prabowo mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia (HAM). Pengangkatan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Keppres itu diteken Presiden Joko Widodo pada 23 September 2020.

Keputusan promosi terhadap dua eks tim mawar tersebut dikritik oleh organisasi non-pemerintah lintas negara, Amnesty International. Kelompok ini keberatan dengan dua mantan anggota Tim Mawar yang diangkat menjadi anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, Tim Mawar adalah kelompok yang dikabarkan menculik para aktivis di era reformasi. Ada 11 personel Tim Mawar yang diadili secara militer.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk 2 dari 11 anggota tim mawar yang dijatuhi hukuman.

Akibat memberi promosi Mayjen Dadang dan Mayjen Yulius, Presiden Jokowi dianggap melanggar janji terkait penyelesaian kasus HAM. Meski mengakui penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi bebannya, Jokowi berjanji menuntaskan perkara HAM masa lalu meski sulit.

Janji Jokowi termuat dalam Nawacita yang digaungkan sejak Pilpres 2014, saat Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK). Poin soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM termuat dalam Nawacita Jokowi-JK: 9 Program Perubahan untuk Indonesia, nomor 1 poin ke-9.

"Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Jumat (25/9).

Tak hanya Amnesty Internasional yang memberi kritik atas promosi terhadap dua eks Tim Mawar itu. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bahkan berencana mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi yang akan diunggah di situs resmi KontraS.

"Kami juga akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi ini yang akan kami kirimkan besok. Namun, tidak secara langsung karena adanya protokol kesehatan juga. Namun kita akan mengirimkan surat tersebut dan surat tersebut juga akan kami upload di website KontraS. Jadi dapat dilihat di situ juga dan surat itu akan kami kirimkan besok pagi," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam Webinar KontraS, Minggu (27/9/2020).

Kontras mengecam keputusan Jokowi mengangkat Mayjen Dadang dan Mayjen Yulius menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengangkatan dua pejabat ini dianggap dapat menghambat kinerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Dan kami melihat dengan perekrutan Tim Mawar ini ke dalam lingkungan pemerintahan justru akan menambah permasalahan baru dan pada akhirnya lebih menjauhkan lagi hak korban terhadap penyelesaian dan juga pencarian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu khususnya terkait penghilangan paksa," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3