Round-up

Keluarga Pejuang Tolak Ganti Rugi dari Belanda Demi Harga Diri

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 04:21 WIB
Museum Dutsch Resistance di Amsterdam mengelar pameran foto bertajuk Colonial War 1945-1948. Sejumlah foto yang dipamerkan memperlihatkan aksi pasukan kolonial menjajah Indonesia
Iustrasi (Foto: Thecreatorsproject)

Dikatakannya, tuntutan kepada pemerintah Belanda soal kompensasi itu, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Namun, kendala yang dihadapi adalah soal penelusuran anak-anak yang orang tuanya menjadi korban serdadu Belanda.

Tujuan yang dilakukan kelompok Ivonne ini pun tidak serta merta disambut dengan baik oleh keturunan para korban. Andi mengatakan, ada yang berprinsip bahwa perjuangan orang tua mereka tidak pantas dihargai dengan kompensasi.

"Ada yang berprinsip perjuangan dan pengorbanan orang tua mereka tidak pantas dihargai dengan kompensasi seperti itu. Bukan soal kecil dan banyaknya, tetapi mereka punya semacam harga diri, tidak ingin jasa orangtua mereka dinilai dengan uang," kata Andi Makmur.

Bagi Andi Makmur, dia menilai mungkin masih ada keluarga korban lainnya yang membutuhkan dana kompensasi itu, meski dia sendiri menolak tawaran itu.

"Kalau saya mungkin menilai ada lebih yang perlu, dan mungkin juga ditolak (tawaran itu). Jadi ada dua pendapat masing-masing. Janganlah pengorbanan mereka dihargai (kompensasi), Kalau kita kejar kan, kematian bapak atau saudara kita minta diberi kompensasi itu berupa harga diri juga," tandas dia.

Di sana, mereka mendirikan sebuah yayasan untuk mencari anak-anak korban serdadu Belanda yang berada di Sulawesi. Pada sekitar 1974, Andi Makmur saat menjadi wartawan pernah melakukan investigasi soal jumlah korban oleh serdadu Belanda di Sulsel.

Diketahui, pembantaian yang dilakukan serdadu Belanda kepada pejuang kemerdekaan Indonesia diperkarakan di Pengadilan. Pemerintah Belanda bersedia memberi ganti rugi berupa kompensasi sebesar 5 ribu Euro atau setara Rp 86,6 juta kepada anak-anak dari semua pria Indonesia yang menjadi korban.

Pembantaian yang dimaksud dalam perkara ini adalah yang terjadi pada akhir 1940-an. Sikap Pemerintah Belanda ini berdasarkan putusan Pengadilan Belanda sebelumnya.

Halaman

(dwia/eva)