Pertamina & Pemprov Kaltim MoU Rekonsiliasi Data PBBKB

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 22:44 WIB
Pertamina MOR VI Kalimantan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan rekonsiliasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Foto: Pertamina
Jakarta -

Pertamina MOR VI Kalimantan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan rekonsiliasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pertamina juga menandatangani perjanjian kerja sama selama dua tahun dengan BPD Kaltim sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama.

Executive General Manager Pertamina Region Kalimantan Freddy Anwar menjelaskan menjelaskan insiasi Pertamina untuk menggandeng Pemprov Kaltim dalam membuat kesepakatan bersama datang dari surat yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B/2904/KSP.00/10-16/06/2020.

Surat ini perihal Koordinasi Terkait Pajak Kendaraan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bahwa Pertamina diminta untuk melakukan sinkronisasi data secara transparan dan terpadu kepada pemerintah daerah di wilayah masing-masing.

"Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Kalimantan dan menjadi provinsi pertama yang melakukan kesepakatan bersama. Provinsi lainnya akan menyusul," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Freddy mengungkapkan maksud dari kesepakatan bersama ini dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas upaya optimalisasi pendapatan daerah provinsi Kalimantan Timur atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

"Saya mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur dan segenap Pemprov Kaltim yang dengan terbuka dan menyambut baik kesepakatan yang terjalin di antara kedua belah pihak," ujarnya.

"Melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pemprov Kaltim serta Pertamina berkontribusi dalam peningkatan PAD mengingat perannya sebagai Wajib Pungut PBBKB," tutup Freddy.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan kesepakatan bersama ini adalah hal yang sangat baik. Pemprov Kaltim sudah menunjuk Badan Pendapatan Daerah Kaltim dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari perjanjian kerja sama yang terjalin yaitu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor baik secara manual maupun secara elektronik (aplikasi), mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan terwujudnya keakuratan data penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Isran menambahkan dengan kerja sama ini dapat meningkatkan pula potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta adanya alur informasi pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari PT Pertamina (Persero).

(mul/ega)