Kominfo Siapkan Aturan Blokir Medsos, PKS: Bisa Bahayakan Kebebasan Ekspresi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 20:09 WIB
Sukamta (Indra-detikcom)
Sukamta (Indra/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo yang mengatur pemblokiran media sosial (medsos). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai aturan itu dapat mengancam kebebasan berekspresi.

"Bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masyarakat," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai wacana pembuatan aturan ini merupakan reaksi atas banyaknya suara kritis masyarakat terhadap pemerintah. Khususnya, terkait pandemi Corona hingga pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Saya kira akan muncul dugaan rencana Menkominfo keluarkan Permen pemblokiran media sosial ini merupakan reaksi atas banyaknya suara kritis masyarakat terhadap pemerintah yang alami masalah dalam komunikasi soal pandemi COVID-19 juga atas beragam opini publik terkait pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, aturan blokir medsos itu akan membuat membuat pemerintah semakin berkuasa dalam menentukan akun mana yang hoaks. Hal ini, dikatakan Sukamta, akan menimbulkan kekhawatiran dan membahayakan kebebasan berekspresi.

"Pemerintah kan punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan seperti pernyataan Pak Menkominfo beberapa waktu lalu. Tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif akan bahayakan kebebasan berekspresi," tegasnya.

Selain itu, Sukamta memandang rencana penerbitan permenkominfo itu tidak akan efektif berjalan jika tidak diikuti edukasi masif ke masyarakat. Menurutnya, pendekatan pemerintah dalam membasmi hoaks cenderung ramai di penegakan hukum yang terkesan tebang pilih.

"Saya sepakat dilakukan pemblokiran terhadap media sosial yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum. Namun yang tidak kalah penting untuk dilakukan saat ini adalah edukasi secara masif kepada masyarakat bagaimana berperilaku positif di media sosial," ungkap Sukamta.

"Pendekatan pemerintah saat ini terlihat ramai di penegakan hukum. Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo terkait blokir medsos. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemblokiran terhadap perusahaan penyelenggara medsos mesti melalui sejumlah tahapan.

"Itu ada tahapan-tahapan. Kami tidak serta melakukan namanya pemblokiran (medsos), pasti ada tahapannya. Apabila social media itu bisa berkolaborasi dengan kita dalam melakukan saat kita sudah minta, 'ini ada buktinya, ini hoax, meresahkan', tapi tidak ada tindakan, itu ada protokolnya, ada SOP-nya," tutur Semuel dalam konferensi pers secara virtual, Senin (19/10)

"Jadi, pemerintah tidak bisa tiba-tiba melakukan tanpa ada alasannya yang jelas, itu tidak mungkin dilakukan," ucapnya.

(hel/knv)