Bertemu Jokowi, Forum Rektor Indonesia Siap Kaji UU Cipta Kerja

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 14:07 WIB
Ketua FRI, Prof Arif Satria bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada 19 Oktober 2020
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada 19 Oktober 2020. Arif mengaku siap mengkaji UU Cipta Kerja setelah mendapat salinan naskah UU Cipta Kerja.

"Bapak Presiden telah menyampaikan pentingnya UU Cipta Kerja, dan berharap FRI (Forum Rektor Indonesia) bisa mengkaji dan memberi masukan bila ada pasal-pasal yang memang perlu dicermati dampaknya. Presiden mendengarkan secara serius apa yang menjadi aspirasi FRI. Ini menunjukkan sikap terbuka dari Bapak Presiden," ujar Arif, yang juga Rektor IPB University, dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Adapun salinan UU Cipta Kerja itu diserahkan Mensesneg Pratikno kepada Arif. Penyerahan naskah UU Ciptaker itu juga disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan delegasi FRI yang terdiri atas para rektor, antara lain Prof Panut Mulyono (Rektor Universitas Gadjah Mada), Prof Garuda Wiko (Rektor Universitas Tanjung Pura), Dr HM Nasrullah Yusuf (Rektor Universitas Teknokrat Indonesia), Dr Eduart Wolok (Rektor Universitas Negeri Gorontalo), dan Prof Akhmaloka (Rektor Universitas Pertamina).

Lebih lanjut Arif mengatakan, pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menekankan UU Cipta Kerja diperlukan untuk memperlancar investasi UMKM dan koperasi. Namun UU ini sering disalahpahami seolah-olah hanya untuk investasi asing.

Arif mengaku pertemuan itu juga membahas keruwetan investasi di Indonesia. Indonesia berada di peringkat pertama laporan Global Business Complexity Index Rankings 2020.

Artinya, Indonesia dianggap tempat paling sulit untuk berinvestasi dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Brasil, China, dan Malaysia. Sementara itu, UU Cipta Kerja yang baru disahkan diharapkan bisa memudahkan perizinan terkait investasi.

Lebih lanjut FRI memahami investasi diperlukan untuk memperluas lapangan kerja, dan diperlukan terobosan hukum yang memberikan iklim investasi supaya lebih kondusif. Namun FRI juga memandang perlunya penyempurnaan sosialisasi dan manajemen komunikasi sehingga maksud baik pemerintah dapat dipahami publik.

"FRI juga berharap berbagai perbedaan pendapat hendaknya disampaikan melalui jalur-jalur yang konstitusional," ujar Arif.

Adapun soal substansi isi UU Cipta Kerja, FRI akan memberikan catatan setelah kajian selesai. Dalam waktu dekat FRI akan melakukan serial FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut dan hasilnya akan menjadi bahan masukan FRI kepada pemerintah dan DPR RI.

(yld/hri)