Sekjen MUI: Masa Jabatan Presiden Tak Dibahas di Munas 2020

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 19:32 WIB
Sekjen MUI, Anwar Abbas (Edo-detikcom)
Sekjen MUI Anwar Abbas (Edo/detikcom)
Jakarta -

Komisi Fatwa MUI mengusulkan pembahasan masa periode presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun pada Munas 2020. Sekjen MUI Anwar Abbas kini menyebut tak bakal ada pembahasan masa jabatan presiden pada Munas MUI 2020.

"Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan di media sosial yang menyatakan bahwa MUI mengusulkan jabatan presiden supaya diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun, maka untuk tidak menjadi isu liar, maka perlu dijelaskan duduk masalahnya," kata Anwar dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (20/10/2020).

Anwar mengatakan MUI memang akan menyelenggarakan Munas pada 25 hingga 28 November mendatang. Salah satu agenda dalam Munas ini adalah membahas isu-isu penting yang kemudian akan difatwakan.

"Salah satu agenda Munas, selain membahas masalah yang menyangkut program kerja dan pemilihan pimpinan baru MUI periode 2020-2025, adalah juga membahas isu-isu penting yang perlu ditetapkan hukumnya untuk difatwakan agar umat tahu tentang hukum dari masalah tersebut," katanya.

"Untuk itu, Komisi Fatwa sebagai komisi yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut telah melakukan langkah-langkah, yaitu pertama melakukan inventarisasi tentang masalah-masalah yang mungkin perlu dibuatkan fatwanya. Pembuatan daftar inventarisasi masalah ini penting dilakukan sebagai dasar dalam menimbang dan menentukan masalah-masalah apa yang akan dibahas untuk dibuatkan fatwanya nanti di Munas," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2