Kejagung Periksa 4 Staf Kemenpora Terkait Kasus Dana Hibah KONI

Wilda Hayatin Nufus - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 19:04 WIB
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuannya dengan Djoko Tjandra.   ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.  *** Local Caption ***
Hari Setiyono (ANTARA/RENO ESNIR)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 2017. Hari ini Kejagung memeriksa empat orang staf Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Empat orang staf Kemenpora diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana pemerintah kepada KONI pusat pada Kemenpora RI tahun anggaran 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Hari mengatakan saksi yang diperiksa hari ini antara lain Bendahara Pengeluaran Kemenpora Fauzan Rahim Isa, staf Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora M Dwi Prasetyo. Kemudian staf Pengelolaan Keuangan Kemenpora Tetty Maryati dan Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat Eny Purnawati.

Hari mengatakan pemeriksaan saksi hari ini untuk menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 8 Mei 2020. Hari menyebut saksi yang diperiksa diduga mengetahui tentang aliran uang kegiatan KONI pusat.

"Masih dalam rangka menindaklanjuti surat dari BPK RI tanggal 8 Mei 2020, hari ini bertempat di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Gedung Bundar) tim jaksa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga mengetahui tentang aliran uang kegiatan yang dilaksanakan KONI Pusat 2017 tersebut," ucapnya.

Diketahui, kasus ini bermula pada 24 November 2017, KONI pusat telah menyampaikan kepada Menpora untuk dapat menerima/memperoleh bantuan sebesar Rp 26.679.540.000. Sebagai tindak lanjutnya pada 8 Desember 2017, Menpora memerintahkan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI pusat tersebut.

Mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespons proposal KONI tersebut, kemudian Kemenpora melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pada Desember 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 25.000.000.000 (Rp 25 miliar) yang dicairkan ke rekening KONI yang penggunaannya diperuntukkan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga Nasional menuju 18th Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh oknum dari Kemenpora RI maupun oknum dari KONI pusat dengan cara melawan hukum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar (tidak sah/fiktif). Serta melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

(lir/lir)