Dimediasi Kemenhub, Pelaut Dapat Santunan Rp 407 Juta dari Perusahaan

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 17:09 WIB
Mediasi Pelatut dan Perusahaan
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil memediasi penyelesaian santunan untuk pelaut Master ex. VLGC Clipper Handiko yang bekerja di kapal milik PT Tanjung Perdana Cemerlang. Handiko akhirnya menerima santunan pembayaran gaji sakit senilai Rp 407,97 juta.

Penyerahan santuan tersebut dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, disaksikan oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga Mayjen Buyung Lalana dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta.

Buyung mengatakan penyerahan santunan kepada pelaut yang mengalami kecelakaan kerja merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

"Keberhasilan mediasi ini adalah bentuk nyata dari kepedulian Kementerian Perhubungan Laut cq Ditjen Perhubungan Laut dalam memberi perlindungan terhadap pelaut Indonesia," ujar Buyung dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Buyung menambahkan pemberian santunan ini membuktikan adanya pengakuan dan dukungan terhadap profesi pelaut. Pemerintah, kata Buyung, menjamin perlindungan para pelaut.

"Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa perlindungan dan sumber daya manusia atau pelaut merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim," lanjutnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta menambahkan ke depannya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus menjadi mediator antarkedua belah pihak yang berselisih. Tindakan itu, kata Capt. Hermanta, merupakan bentuk pelayanan konkret dan dukungan kepada para pelaut Indonesia.

"Alhamdulillah hari ini kami bisa menyaksikan kembali penyerahan santunan berupa pembayaran gaji sakit selama kurang lebih satu tahun dari manajemen PT. Tanjung Perdana Cemerlang kepada Handiko yang mengalami cacat permanen pada kaki kirinya saat melakukan tugas di atas kapal," kata Capt. Hermanta.

Mediasi oleh pihak pemerintah, kata Capt. Hermanta, menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat khususnya para pelaut Indonesia, untuk melindungi hak pelaut dan membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

"Ke depan kami akan terus membantu memediasikan para pelaut yang menghadapi permasalahan dengan perusaan tempat bekerja khususnya bagi para pelaut yang mengalami kecelakaan sehingga menderita cacat permanen atau bahkan meninggal sehingga para pelaut dan ahli warisnya tidak terlalu lama menunggu hak yang harus diterimanya," jelas Capt. Hermanta.

(mul/ega)