PPP soal Usul Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun 1 Periode: Tak untuk Uji Coba

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 19:17 WIB
Waketum PPP Arwani Thomafi
Arwani Thomafi (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -

Waketum DPP PPP Arwani Thomafi tak sepakat dengan Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF yang mengusulkan agar masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan jangka waktu 7-8 tahun. Arwani menilai soal masa jabatan presiden tidak boleh jadi bahan uji coba.

"Sebagai usul, tentu masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya. Tetapi alangkah lebih baiknya soal seperti masa jabatan presiden lalu juga isu-isu penting lainnya itu tidak menjadi semacam uji coba atau trial and error gitu," kata Arwani saat dihubungi pada Senin (19/10/2020).

Arwani, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, mengatakan isu tersebut bukan hal baru. Menurutnya, isu masa jabatan presiden sudah pernah menjadi perbincangan.

"Usulan untuk mengubah masa jabatan presiden hanya satu kali selama 7 atau 8 tahun itu ya sebenarnya juga sudah sering kita, dulu ya, dulu sudah pernah dilontarkanlah usulan itu. Dulu kan," ujar Arwani.

Lebih lanjut, Arwani mempertanyakan dasar Hasanuddin mengusulkan hal tersebut. Dia kemudian mengatakan tindak lanjut dan mekanisme dari usulan itu harus lewat MPR RI.

"Ya mungkin perlu ditanyakan dulu para pengusul dari sisi substansi apa pertimbangannya. Kalau dari sisi mekanisme ya harus melalui teman-teman di MPR kan karena harus ada amandemen lagi," jelasnya.

Diketahui, Hasanuddin AF mengatakan pihaknya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020.

"Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Hasanuddin saat dihubungi pada hari ini.

(hel/aud)