Fahri Kritik Komunikasi Pemerintah Pemadam Kebakaran, Ini Jawaban KSP

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 14:57 WIB
Presiden Jokowi menggelar ratas terkait libur panjang dan vaksin COVID. Jokowi menyoroti masalah komunikasi publik jajarannya.
Presiden Jokowi menggelar ratas terkait libur panjang dan vaksin COVID. Jokowi menyoroti masalah komunikasi publik jajarannya. (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai komunikasi publik pemerintah amburadul dan dianalogikan bak pemadam kebakaran. Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, pemerintah melakukan komunikasi publik yang terukur dan tidak mendadak.

"Komunikasi publik dilakukan secara terukur dan terencana. Jadi tidak ada yang sifatnya dadakan. Begitu sebuah kebijakan mulai dirancang sampai diputuskan sampai dilahirkan, komunikasi publik terus berjalan," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Adian Gahral saat dihubungi, Senin (19/10/2020).

KSP sendiri dibentuk Presiden Jokowi untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, serta pengelolaan isu strategis. Donny menjelaskan, polemik yang muncul di masyarakat dikarenakan adanya mispersepsi yang disampaikan pemerintah.

"Artinya, ketika ada konflik, itu ada mispersepsi terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ada persepsi yang keliru apa yang disampaikan, sehingga terjadi konflik, sehingga terjadi ketegangan, sehingga itu harus diluruskan. Bukan karena konflik kemudian pemerintah berkomunikasi, pemerintah komunikasi sejak awal proses pembuatan sebuah kebijakan," kata Donny.

Soal komunikasi publik juga disorot Jokowi dalam rapat terbatas pagi ini. Jokowi tidak ingin kebijakan vaksin Corona (COVID-19) dipelintir karena buruknya komunikasi publik pejabat. Mengenai hal ini, Donny menerangkan bahwa Jokowi meminta jajarannya menguasai betul materi sebelum menyampaikannya ke masyarakat.

"Memang dievaluasi. Karena kan begini, tidak semua pejabat adalah komunikator yang baik. Oleh karena itu di setiap kementerian ada kehumasan. Nah, oleh karena itu presiden mengingatkan kepada para menterinya untuk mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, yaitu lewat penguasaan materi secara mendalam," kata Donny saat ditanya apakah ada evaluasi mengenai komunikasi pejabat.

Donny Gahral.Tenaga Ahli KSP Donny Gahral. (Foto: Dok. Pribadi)

Dalam pernyataannya, Fahri Hamzah mengistilahkan gaya komunikasi publik pemerintahan Jokowi seperti pemadam kebakaran. Maksudnya, pemerintah dinilai baru mencerahkan masyarakat ketika isu itu menjadi liar dan timbul gejolak.

"Saya lebih memberi nama kepada pola komunikasi presiden sebagai gerakan pemadaman kebakaran. Karena ujungnya itu adalah ketar ketir di ujung. Ketika masalah sudah menjadi salah paham dan menjadi misleading, baru kemudian semuanya ingin turun tangan membuat pembelaan yang akarnya itu tidak ada," kata Fahri Hamzah kepada wartawan.

"Artinya, klarifikasi hanya perang mulut dengan masyarakat, dengan rakyat, yang sering tidak paham apa sumber dari persoalan yang muncul dari dalam tubuh pemerintahan," imbuh mantan pimpinan DPR periode 2014-2019 ini.

Tonton video 'Soal Vaksin, Jokowi: Komunikasi Kurang Baik bisa Kayak UU Ciptaker':

[Gambas:Video 20detik]



(dkp/tor)