Ketua DPR, Mensos, & Menteri PPA Beri Bantuan Sosial ke Kabupaten Badung

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 18:46 WIB
Pemkab Badung
Foto: Pemkab Badung
Jakarta -

Kabupaten Badung kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri PPPA Iga Bintang Darmawati. Kedatangan mereka bertiga dalam rangka penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Bantuan Sosial Beras (BSB) dan Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara simbolis di Kabupaten Badung.

Penyerahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara simbolis di Kabupaten Badung bertempat di Wantilan Pura Dalem Abiansemal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani. Kedatangan mereka bertiga disambut oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana. Bantuan ini merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak COVID-19.

Hadir pula pada acara tersebut Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Kadis Sosial dan PPPA Provinsi Bali Dewa Mahendra Putra serta Dirut. PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ketua DPR RI, Menteri Sosial dan Menteri PPPA di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, kunjungan ini bakal menjadi motivasi seluruh komponen masyarakat Badung untuk terus berupaya mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah COVID-19.

"Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat atas seluruh bantuan dan program yang telah diluncurkan untuk masyarakat Badung yang sangat bermanfaat meringankan beban masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah corona ini," ucap Lihadnyana dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

Soal jaring pengaman sosial di Badung, Lihadnyana mengatakan Badung memiliki 4.425 KPM dan dari bulan Januari sampai saat ini telah disalurkan bantuan sebesar Rp. 16,4 M lebih.

"Untuk program sembako Kemensos, penerima reguler dan perluasan dalam penanggulangan COVID-19 sejumlah 9.429 KPM, program BSB dialokasikan sebanyak 4.081 KPM. Sedangkan untuk program BST sejumlah 12.877 KPM," tuturnya.

Pemkab Badung juga telah menyusun beberapa langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 yang mengedepankan muatan lokal. Pemkab Badung juga telah mengambil kebijakan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Adapun kebijakan tersebut, antara lain pembebasan biaya pembayaran pemakaian PDAM, pemberian sembako, insentif bagi masyarakat yang di PHK atau dirumahkan, menyiapkan rumah singgah, intensifikasi pembiayaan BPJS, bantuan masker serta pengadaan APD dan insentif bagi tenaga medis.

Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kehadirannya di kegiatan tersebut untuk mengawasi program perlindungan sosial sekaligus memantau penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang menerima.

"Bantuan pemerintah ini kita pastikan diberikan langsung kepada warga tidak mampu, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Bantuan ini agar dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat," ujar Puan.

Puan menjelaskan Bali merupakan salah satu daerah yang paling terdampak karena pariwisata. Untuk itu pemerintah dan DPR sangat memperhatikan dampak pariwisata tidak berkelanjutan dengan pemberian bantuan sosial. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Hingga kini COVID-19 belum ada obatnya, untuk itu jangan berputus asa, tetap jalankan protokol kesehatan. Supaya Bali ini segera aman, hidup normal kembali, masyarakatnya tambah sejahtera dan pariwisata kembali seperti semula. Kami harap gotong royong dari kita semua ini akan menguatkan, untuk Bali bisa bangkit kembali," tutur Puan.

Di sisi lain, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama melaporkan Kemensos RI telah melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 dengan penyelenggaraan beberapa program. Di antaranya bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu sembako, BST, BST kartu sembako non PKH, BSB, pemenuhan keluarga penerima bantuan sosial dan program PKH.

"Untuk realisasi pelaksanaan program Kemensos saat ini sudah mencapai 81 persen," ungkapnya.

Jumlah penerima manfaat BPNT/program Sembako di Provinsi Bali sebanyak 174.480 KPM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452,050 miliar. Kemudian untuk BST, ditujukan bagi 189.635 KPM dengan nilai Rp. 568,869 miliar.

Di bulan Agustus juga disalurkan bagi 94.300 KPM BPNT non PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp. 47,150 miliar. Sehingga keseluruhan anggaran sebesar Rp. 935.471 miliar. Untuk BSB di Provinsi Bali ditujukan bagi 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg atau senilai Rp. 39.024 miliar.

(mul/mpr)