Ombudsman Surati Kapolri Minta Massa Pendemo Ditangani Persuasif

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 20:08 WIB
Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai
Amzulian Rifai (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait penanganan masa pendemo penolak pengesahan UU Cipta Kerja. Ombudsman meminta Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengawalan kegiatan demonstrasi.

Ombudsman meminta Polri menghindari tindakan represif. Akan tetapi, apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali, Amzulian meminta Polri merancang cara lain dalam bertindak.

"Namun, apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali, Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional," ujar Amzulian dalam rilisnya, Kamis (15/10/2020).

Ombudsman menyebut Polri dapat memaksimalkan fungsi intelijen untuk mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan kamtibnas.

"Selain itu, juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan Kepolisian. Di samping itu, perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan," ucapnya.

Adapun surat yang dikirim Ombudsman bernomor B/1682/LM.12/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Dalam suratnya, Ombudsman menilai penyampaian aspirasi masyarakat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meskipun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Sementara itu, terkait pengamanan dan penanganan kegiatan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Polri juga bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban.

Amzulian menyampaikan, apabila terpaksa melakukan pengamanan dan atau penahanan terhadap peserta unjuk rasa, Ombudsman meminta agar pihak yang ditahan dapat terpenuhi hak-haknya, seperti pendampingan penasihat hukum. Di lain sisi, proses pemeriksaan agar dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan.

Termasuk penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Selain itu, Amzulian mengingatkan agar Polri menjamin penerapan protokol kesehatan bagi pengunjuk rasa yang diamankan agar tidak menimbulkan klaster baru.

(yld/imk)