Kasus Laporan Usaha Tambang Palsu P21, Polri Serahkan Bos PT Bososi ke Kejari

Sitti Harlina - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 18:30 WIB
Bareskrim serahkan berkas kasus laporan palsu usaha tambang PT Bososi ke kejaksaan
Bareskrim menyerahkan berkas kasus laporan palsu usaha tambang PT Bososi ke kejaksaan. (Sitti Harlina/detikcom)
Kendari -

Bareskrim Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus laporan usaha tambang palsu, yakni Dirut PT Bososi dengan inisial AU, ke kantor Kejari Unaha. Berkas kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21.

Kasubnit IV Subdit I Tipidter Bareskrim Polri, Kompol Heri Rambe mengatakan AU telah memberikan laporan palsu atas kegiatan usaha pertambangan PT Bososi. AU diduga memalsukan laporan kegiatan usaha tambang sejak Januari 2019 hingga Maret 2020.

"Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai Maret 2020 telah terjadi tindak pidana pemegang IUP yang dengan sengaja memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra/Gubernur Provinsi Sultra dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu yang diduga dilakukan oleh PT Bososi Pratama," jelasnya kepada detikcom saat ditemui di Kendari, Kamis (15/10/2020).

Dalam kasus ini, Heri mengaku Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi di beberapa tempat berbeda. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, baik di Jakarta maupun di Kendari, Sultra.

"Ada 34 saksi yang kami periksa, pemeriksaan sendiri kami lakukan di Jakarta dan Kendari," ujarnya.

Ia pun membeberkan sejumlah laporan triwulan yang dikirimkan oleh PT Bososi Pratama. Di mana pada 21 Januari 2019, PT Bososi Pratama telah menyerahkan RKAB Tahun 2019 dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Dinas ESDM Sultra. Lalu, PT Bososi mengirimkan Laporan Triwulan I pada 22 Juli 2019, Laporan Triwulan II dikirim pada 22 Juli 2019, dan Laporan Triwulan dikirim pada 21 November 2019 melalui Bagian Umum Sekretariat Dinas ESDM Sultra.

Dikatakannya, meskipun belum bisa merincikan terkait kerugian negara, dalam laporan tersebut terdapat selisih karena laporan yang dimasukkan palsu.

"Bahwa dengan terjadinya dugaan tindak pidana dimaksud ditemukan perbedaan data pemasaran/penjualan antara yg tercantum di dalam Laporan Triwulan I,II dan III Tahun 2019 PT. BP dengan data e-PNBP serta dalam Draf Pengapalan PT BP Tahun 2019 sehingga terdapat selisih yang mengakibatkan kerugian," tutupnya.

(aud/aud)