Masa Jabatan Hakim Konstitusi Jadi 15 Tahun, UU MK Digugat

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 18:20 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari 5 menjadi 15 tahun. Melihat fakta itu, dosen FH UII Yogyakarta, Allan Fatchan, menggugat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK ke MK. Allan juga meminta batas minimal hakim konstitusi diturunkan dari minimal 55 tahun menjadi 47 tahun.

"Menyatakan Pasal I angka 6 yang menghapus Pasal 22 UU MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya'," demikian bunyi petitum Allan dalam berkas permohonan yang dilansir MK, Selasa (13/10/2020).

Allan menilai UU MK yang baru itu berpotensi mengakibatkan hakim konstitusi tersebut terjebak dalam konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pembentuk UU. Sementara produk dari pembentuk undang-undang merupakan objek in litis dalam pengujian undang-undang di MK.

"Dengan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pembentuk undang-undang berpotensi mengganggu independensi dan impartialitas hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan 'kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'," paparnya.

Menurut Allan, dengan dihapuskannya masa jabatan hakim konstitusi telah menghilangkan ruang evaluasi kepada hakim konstitusi yang dimiliki publik untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim konstitusi selama menjabat pada periode pertama.

Hal itu berakibat pada hilangnya ruang evaluasi terhadap hakim konstitusi, terutama oleh lembaga negara pengusul dan oleh masyarakat melalui pemberian masukan kepada lembaga negara pengusul pada saat proses seleksi.

"Kondisi ini berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman para hakim konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya," sebut Allan.

Seperti diketahui, UU MK yang baru saja disahkan DPR pada Selasa (1/9) lalu. Implikasinya sangat luas, yaitu masa jabatan hakim bisa sampai 15 tahun. Dipastikan 8 pengadil Pilpres 2024 yang akan datang diadili oleh hakim MK saat ini. Selain itu ada juga hakim konstitusi saat ini yang bisa menjabat hingga 2034.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Pasal 87 ayat b. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Berikut ini dampak terhadap 9 hakim konstitusi saat ini:

1. Anwar Usman bisa menjabat hingga 2026. Anwar Usman tepat berusia 70 tahun pada 2026.
2. Aswanto bisa menjabat hingga 2025.
3. Arief Hidayat bisa menjabat hingga 2028.
4. Suhartoyo bisa menjabat hingga 2030.
5. Wahiduddin Adam bisa menjabat hingga 2029. Namun, karena ia berusia 70 tahun pada Januari 2024, ia pensiun di tahun itu.
6. Manahan Sitompul bisa menjabat hingga 2030. Namun, karena Manahan berusia 70 tahun pada 2023, ia pensiun pada 2023.
7. Saldi Isra bisa menjabat hingga 2033. Saldi baru menginjak usia 70 tahun pada 2038.
8. Enny Nurbaningsih bisa menjabat hingga 2033. Enny pensiun di usia 70 tahun pada 2032.
9. Daniel Yusmic Foekh bisa menjabat hingga 2034. Daniel berusia 70 tahun pada 2034, maka ia pensiun di tahun itu.

Dari daftar di atas, dipastikan Pilpres 2024 akan diadili oleh 9 hakim di atas. UU MK baru juga tidak mengenal kocok ulang hakim konstitusi tiap 5 tahun sekali.

(asp/elz)