Ma'ruf: Jika Keberatan UU Cipta Kerja, ke MK, Bukan Jalur Gaduh

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 15:28 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: dok. Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) banyak dipersoalkan lantaran disinformasi. Ma'ruf menyarankan pihak yang merasa keberatan terhadap UU Cipta Kerja mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan," kata Ma'ruf saat mengisi kuliah umum daring kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lemhannas RI yang siarkan di YouTube Lemhannas RI, Selasa (13/10/2020).

Pemerintah, sebut Ma'ruf, sangat membuka diri terhadap masukan masyarakat terkait aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Oleh karena itu, pemerintah membuka diri apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (perpres) atau aturan pelaksanaan lainnya," sebut Ma'ruf.

Kepada pihak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja ini, Ma'ruf meminta agar menempuh jalur konstitusi. Ma'ruf meminta agar tidak adanya kerusuhan akibat penolakan omnibus law ini.

"Dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum," tuturnya.

(lir/gbr)