Round-Up

Dalih Politikus soal Berbagai Versi Naskah Final UU Cipta Kerja

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 07:53 WIB
Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR, Kamis (16/7).
Foto ilustrasi sidang paripurna DPR. (Rolando/detikcom)

Hal senada disampaikan oleh Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas. Ia menyebut koreksi terhadap naskah final usai undang-undang disahkan diperbolehkan secara aturan yang berlaku.

"Kan memang sudah diumumkan, naskah final itu sudah. Cuma kita sekarang... DPR itu kan punya waktu 7 hari sebelum naskah resminya kita kirim ke pemerintah. Nah, sekarang itu kita sisir, jangan sampai ada yang salah pengetikan, tapi tidak mengubah substansi," kata Supratman, Jumat (9/10).

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu memastikan paling lambat Selasa (13/10) pekan depan, naskah UU Cipta Kerja sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui situs DPR.

"Kita itu, DPR, punya waktu sampai 7 hari kerja. Jadi harusnya hari Selasa sudah final semua, paling lambat. Tapi saya usahakan hari ini bisa final. Kalau sudah final, semua itu langsung bisa diakses di web DPR," terang Supratman.

Kemudian, beredar naskah omnibus law UU Cipta Kerja yang terdiri dari 1.035 halaman. Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan finalisasi naskah UU Cipta Kerja sudah selesai dan membenarkan naskah dengan 1.035 halaman merupakan naskah final.

"Iya, iya (naskah 1.035 halaman itu yang final)," kata Indra saat dihubungi, Senin (12/10).

Menurut Indra, naskah sejumlah 1.035 halaman itu akan ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sore ini. Setelah itu, barulah naskah akan dikirim ke Presiden Jokowi.

Soal jumlah halaman yang bertambah, Indra mengatakan perubahan terjadi karena ada penyuntingan format terhadap naskah UU Cipta Kerja. Ia menegaskan substansi dari omnibus law UU Cipta Kerja tak ada yang berubah.

"Itu kan tentu kalau merapikan spasi, merapikan huruf, kegeser (halaman) karena kiri kanannya dirapihin lagi. Kan nggak ada yang berubah substansinya," sebut Indra.

"Ya yang pentingkan substansinya bukan halamannya. Kalau halamannya kan itu format. Format itu memang harus dirapikan. Kan setelah diketuk kan dilihat lagi kalau hurufnya terlalu kecil, dirapikan, apa, spasinya ini dilonggarkan," sambungnya.

Indra menekankan jumlah halaman bukanlah hal substansi dalam naskah UU Cipta Kerja. Menurutnya, dalam proses penyuntingan draf UU Cipta Kerja, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) pun turut hadir.

"Ya, sebenernya gini.. ya kalau ngomong substansi ya, sebenarnya bukan soal halaman. Itu kan berapa halaman pun itu kan format. Yang penting substansinya tidak ada yang hilang. Karena kan untuk mengubah format segala macam kan itu semua Kapoksi-kapoksi hadir menyaksikan," jelas Indra.

Menurutnya, tak perlu ada yang dipersoalkan mengenai naskah UU Cipta Kerja yang masih mengalami perubahan halaman usai dirapikan. Indra mengatakan hal yang tidak boleh dilakukan adalah mengubah isi dari UU tersebut.

"Ya nggak apa-apa halamannya berubah kan itu kan harus rapi. Mau dikirim Presiden jadi undang-undang kan memang harus rapih, harus dicek lagi, kalau yang kemarin-kemarin itu misal terlalu rapat barisnya, terlalu rapat kan nggak ada masalah merapikan itu. Kecuali kalau mengubah isi ya," ucap dia.