Kejagung Periksa Menantu Eks Dirut BTN Jadi Saksi Kasus Gratifikasi

Wilda Nufus - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 17:01 WIB
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuannya dengan Djoko Tjandra.   ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.  *** Local Caption ***
Hari Setiyono (Foto: ANTARA/RENO ESNIR)
Jakarta -

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi atau suap yang menyeret mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono. Hari ini penyidik memeriksa menantu Maryono, Widi Kusuma Purwanto sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Menantu tersangka HM, Widi Kusuma Purwanto diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi kepada direksi PT Bank Tabungan Negara," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Hari menyebut Widi ditanyai seputar kasus gratifikasi Maryono. Widi juga dicecar terkait teknis dan cara pemberian uang tersebut.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum terkait pemberian atau janji (gratifikasi) kepada Direksi PT BTN (sekarang khusus untuk tersangka HM) termasuk juga tentang bagaimana teknis dan caranya serta maksud dan tujuan pemberian uang tersebut," ucapnya.

Selain itu, penyidik juga memeriksa Komisaris Utama PT Titanium Property Ichsan Hasan. Dalam hal ini, Ichsan juga turut dicecar seputar kasus gratifikasi mantan direktur utama bank pelat merah tersebut.

Diketahui sebelumnya, Selain H Maryono, Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri, Yunan Anwar juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Yunan diduga telah menyuap Maryono terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN kepada PT Pelangi Putera Mandiri.

Hari menerangkan kasus ini bermula pada tahun 2014 saat PT Pelangi Putra Mandiri mengajukan kredit ke Bank BTN senilai Rp 117 miliar. Dalam perjalanannya, kredit ini bermasalah dan mengalami kolektibilitas 5 atau macet.

"Ternyata diduga, dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ada dugaan gratifikasi atau pemberian kepada tersangka atas nama HM, yang dilakukan oleh YA senilai Rp 2,257 miliar caranya dengan mentransfer uang itu melalui rekening menantu dari tersangka HM," lanjut Hari.

Kemudian, kata Hari, pada 2013, tersangka H Maryono yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN itupun juga menyetujui pemberian kredit pada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar. Saat itulah, terjadi deal-dealan sehingga pihak PT Titanium Property memberikan gratifikasi senilai Rp 870 juta dan ditransfer lewat menantu H Maryono, Widi Kusuma Purwanto.

"Tersangka HM itu pada tahun 2013 selaku Direktur Utama itu juga menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar dan diduga dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, pihak PT Titanium Property memberikan uang atau gratifikasi senilai Rp 870 juta dengan cara yang sama, ditransfer ke rekening menantunya atas nama tersangka HM," tuturnya.

Tersangka H Maryono dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 5 ayat 2 juncto ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Sedangkan tersangka Yunan Anwar dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(knv/knv)