Round-Up

'Serangan' ke DPR: Gedung 'Dijual', Situs Diretas

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 05:12 WIB
Bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Pengibaran bendera setengah tiang itu dalam itu untuk memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Dokumentasi Gedung DPR (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menjadi sasaran tangan-tangan jahil. Dalam tempo 2 hari, DPR diganggu tawaran penjualan gedung DPR lewat situs jual beli online dan kini situs web dpr.go.id pun mengalami peretasan.

'Serangan' ke DPR berawal saat geger muncul iklan gedung 'DPR' dijual murah di aplikasi jual beli online atau e-commerce.

Iklan gedung DPR 'dijual' muncul di aplikasi belanja online dengan harga bervariasi. Gedung DPR 'dijual' dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 99.000.

Deskripsi dalam penjualan itu bernada kekecewaan masyarakat terhadap DPR. Adapun, tertulis juga keterangan terkait gedung dan isinya. "GEDUNG 80% MASIH BAGUS MINUS ISINYA SUDAH BOBROK," tulis akun yang menawarkan dalam keterangan produknya.
Namun, saat dilihat kembali per pukul 13.00 WIB, iklan gedung DPR 'dijual' itu sudah hilang di aplikasi jual beli online.

Atas munculnya iklan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai candaan menjual gedung DPR itu sebagai sesuatu yang tidak lazim.

Indra menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan dan pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya.

"Ya nggak apa-apa lah, itu kan joke-joke semacam itu kan bagian dari proses pendewasaan kita semua lah. Kan juga nggak lazim, karena ini kan semua BMN (Barang Milik Negara), milik negara, jadi kalau ada yang joke-joke semacam itu, itu sangat insinuatif, itu urusan Kementerian Keuangan lah sama yang bersangkutan, sama unsur kepolisan lah kalau ini," kata Indra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Indra juga meminta pihak kepolisian menindak tegas pihak yang ingin 'menjual' gedung DPR.

"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN negara kan kita tahu. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya ya," ujarnya.

Namun demikian, Indra mengaku tidak akan melaporkan si pembuat iklan penjualan gedung DPR. Ia menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan.

Saat ditanya soal deskripsi bernada kekecewaan yang menyertai iklan tersebut, Indra tak banyak berkomentar. Ia mengaku tidak memahami maksud pihak-pihak yang ingin 'menjual' gedung DPR.

Selang sehari Kamis (8/10/2020), netizen kembali dibuat terkejut dengan situs DPR di alamat www.dpr.go.id yang diretas dan kemudian diubah tampilannya oleh hacker.

Sebelumnya diketahui pada Rabu (7/10) situs tersebut dilaporkan error atau tidak dapat diakses.

Selanjutnya
Halaman
1 2