Mendes: UU Cipta Kerja Memicu Pertumbuhan UMKM di Desa

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 15:11 WIB
Mendes Abdul Halim
Foto: Kemendes
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan berbagai manfaat yang diperoleh oleh warga desa setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja, khususnya bagi yang ingin mendirikan usaha.

Abdul mengatakan di UU Cipta Kerja pasal 86 dijelaskan kemudahan pendirian koperasi primer cukup beranggotakan 9 orang (tidak lagi minimal 20 orang) dan bisa menjalankan prinsip usaha syariah. Selain itu di UU Cipta Kerja pasal 91 dijelaskan pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi melalui perizinan.

"Ini akan memicu percepatan pertumbuhan UMKM di desa-desa karena tidak diribeti dengan perizinan," ujar Abdul dalam acara bertajuk 'UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa' melalui zoom meeting, Kamis (8/10/2020).

Abdul juga menjelaskan sesuai dengan UU Cipta Kerja pasal 92, UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha. Selain itu sertifikasi halal bagi UMK juga digratiskan menurut UU Cipta Kerja pasal 48.

"Jadi UMK produk makanan dan butuh sertifikasi halal tidak lagi dipungut biaya dan digratiskan oleh Pemerintah, artinya biaya ditanggung oleh Pemerintah," katanya.

Selain itu, keuntungan lain dari disahkannya UU Cipta Kerja adalah kemudahan berinvestasi ke desa sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa.

"Inilah yang betul-betul kita harapkan sejak awal, kalau penyerapan tenaga kerja di desa bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, pasti akan mengurangi atau menghambat urbanisasi. Ketika urbanisasi kecil, maka desa akan diuntungkan kota juga akan sama diuntungkan," ungkapnya.

Abdul juga menjelaskan terdapat kemudahan dalam pendirian perseroan terbatas (PT) untuk BUM Desa dan UMK di Desa berdasarkan UU Cipta Kerja pasal 109, seperti pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan bisa dilakukan oleh BUM Desa dan UMK, lalu PT untuk UMK diberikan keringanan untuk biaya pendirian badan hukum.

"Kita sudah menyampaikan kabar gembira ini dan disambut dengan bahagia oleh para warga masyarakat desa karena peluang berusaha di desa menjadi sangat luas dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja," pungkasnya.

(ega/ega)