UU Cipta Kerja Disahkan, BUMDes Jadi Badan Hukum

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 13:20 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Foto: dok Kemendes
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memaparkan berbagai manfaat yang diperoleh oleh warga desa setelah disahkannya UU Cipta Kerja, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan menjadi badan hukum.

"Di undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di sanaBUMDes disebut sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum,"paparnya dalam acara bertajuk 'UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa' melalui zoom meeting, Kamis (8/10/2020).


Masalah lain yang muncul yaitu BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, BUMDes juga sulit menjangkau modal perbankan, dan kesempatan perluasan usaha BUMDes pun menjadi terhambat.Abdul menjelaskan hal tersebut berdampak pada berbagai hal, misalnya Kemenkumham tidak bisa mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum. Lalu, tidak ada legal standing (kedudukan yang sah di hadapan hukum) BUMDes, sehingga sulit bermitra bisnis secara setara.

Abdul mengatakan solusi badan hukum BUMDes sudah muncul di dalam Undang-undang Cipta Kerja pasal 117.

"Jadi tegas sekali di sana Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa," papar Abdul menyebutkan isi UU Cipta Kerja Pasal 117.

Menindaklanjuti UU Cipta Kerja pasal 117 tersebut, Abdul menjelaskan pihaknya telah menyusun draft RPP BUMDes/ma dan target penyelesaiannya adalah sebelum 6 November 2020.

Abdul menjelaskan prioritas RPP tersebut adalah terkait dengan independensi BUMDes. Menurutnya BUMDes harus menjadi badan usaha yang independen yang tidak bisa diintervensi oleh kepala desa atau kekuatan pemerintah desa.

"Sehingga betul-betul profesional. Karena keuntungan BUMDes dirasakan oleh seluruh warga masyarakat," imbuhnya.

Misalnya mengenai rekrutmen manajer dilakukan secara profesional. Ia ingin perekrutan dilakukan tidak serta merta ditunjuk, melainkan ada ukuran-ukuran tertentu.

Abdul juga menjelaskan masa jabatan manajer juga tidak selalu linear dengan masa jabatan kepala desa, dengan demikian tidak selalu dikait-kaitkan antara BUMDes dengan pemilihan kepala desa.

"Dengan demikian, dinamika politik di desa, ada pilkades tidak ada pilkades, BUMDes tetap bisa berjalan melaksanakan fungsinya fungsi peningkatan dan pemberdayaan ekonomi warga desa," pungkasnya.

(ega/ega)