Penjelasan Panjang-Lebar Menteri LHK soal Izin Amdal di UU Cipta Kerja

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 18:09 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (Foto: Dok. KLHK)
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan secara panjang-lebar mengenai izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Penjelasan ini sekaligus menepis anggapan bahwa terjadi kemunduran perlindungan lingkungan dalam aturan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Siti dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Siti mengawali penjelasannya dengan penegasan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak menghapus izin lingkungan.

"Berkaitan dengan amdal, tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar. Kenapa? Karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal di dalam UU ini tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari UU Cipta Kerja ini. Artinya apa? Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha," kata Siti.

Siti mengatakan UU Cipta Kerja ini mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Selain itu, kata Siti, penegakan hukum lebih diperkuat dalam aturan tersebut.

"Mengapa dia memperkuat penegakan hukum, karena kalau di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut, tetapi perusahaannya bisa saja berjalan, sekarang berarti lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan karena dia menjadi dasar dalam perizinan berusaha lalu digugat perizinan perusahaannya karena ada masalah lingkungan jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha," ujar Siti.

Gugatan Persoalan Lingkungan

Siti menepis anggapan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak membuka ruang untuk pengajuan gugatan karena ada masalah lingkungan. Justru, kata Siti, aturan ini membolehkan gugatan terhadap izin perusahaannya.

"Oleh karena itu seperti yang saya katakan izin jadi makin kuat, kenapa? karena di dalam pasal, di dalam UU disebutkan bahwa perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila satu persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran atau pemalsuan data dokumen dan atau informasi," ujar dia.

Sistem Uji Kelayakan

Siti juga mengklarifikasi isu lain yang berkembang di masyarakat terkait pergantian sistem komisi penilaian amdal menjadi sistem uji kelayakan. Sistem ini diganti, menurut Siti, setelah pihaknya melakukan evaluasi dan berdasarkan praktik empiris.

"Oleh karena itu ini disesuaikan prosedurnya, sistemnya disesuaikan yaitu dengan penerapan sistem uji kelayakan oleh lembaga uji kelayakan sehingga terjadilah standardisasi sistem. Konsepnya dilakukan uji kelayakan yang dibentuk pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya dia membantu Gubernur, Bupati, Wali Kota melaksanakan, menerbitkan persetujuan lingkungan," tutur Siti.

Dengan adanya sistem ini, sambung Siti, uji kelayakan dilaksanakan sesuai Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Untuk tim yang terlibat nanti adalah sejumlah ahli yang mempunyai sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya
Halaman
1 2