BKN Tagih Formasi CPNS 2021 ke Pemda, Soroti Layanan Digital saat Pandemi

M Iqbal - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 14:50 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana (M Iqbal/detikcom)
Foto: Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana (M Iqbal/detikcom)
Serang -

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal dibuka kembali pada 2021. Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk segera mengajukan formasi yang dibutuhkan ke pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan untuk memastikan berapa kebutuhan PNS pada seleksi CPNS 2021 mendatang, pemerintah pusat mesti menghitung dari ajuan formasi yang diajukan pemda.

"Secara logika saja ini kan pemberkasannya (CPNS 2019) baru November-Desember (2020), kapan lagi, ya tahun depan lah itupun dengan catatan bahwa formasi mereka sudah bisa diajukan karena sekarang ini banyak instansi daerah yang belum menghitung kebutuhan tahun 2021," kata Bima kepada wartawan di Cilegon, Rabu (7/10/2020).

Bima mengatakan, ajuan formasi yang diajukan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru 16 persen data yang masuk. Jumlah itu dinilai sangat sedikit.

"Jadi yang masuk ke kantor Men-PAN baru 16% dari total yang masuk, jadi masih sangat sedikit karena mereka harus menghitung. Menghitungnya sekarang tidak mudah, kenapa? Karena new normal ini kebutuhannya berbeda, jadi kompetensinya seperti apa," ujarnya.

Seleksi CPNS tahun depan dinilai bakal lebih ketat, bukan dalam hal tes tapi pengajuan formasi yang diajukan pemda. Masalahnya, hitungan itu hanya berdasar pada efektivitas dan efisiensi formasi yang dibutuhkan.

"Sekarang dengan pandemi ini 20% PNS kita sudah tidak melakukan apa-apa, jadi kalau mereka tidak melakukan apa-apa ini suatu indikasi sebetulnya kompetensi mereka tidak dibutuhkan. Karena toh mereka tidak melakukan apa-apa pelayanan publik jalan terus, kenapa bisa jalan karena tugas-tugas mereka diambil alih oleh teman-teman yang lain," ujarnya.

Bima menilai, pandemi mengharuskan layanan publik berbasis digital. Artinya, suatu pekerjaan yang biasa dilakukan 5 orang kini bisa dikerjakan 2-3 orang. Untuk itu, pemerintah daerah harus jeli dalam menghitung kebutuhan di instansinya masing-masing.

"Jadi dengan jumlah yang berkurang pelayanan publiknya sama atau lebih baik, nah itu yang harus dihitung, mana sih kompetensi-kompetensi, unit-unit yang sebetulnya nggak perlu banyak orang lagi," kata dia.

(jbr/jbr)