Hendri Satrio Kritik Puan Matikan Mik Anggota DPR

Elza Astari Retaduari - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 14:50 WIB
Hendri Satrio
Hendri Satrio (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Langkah Ketua DPR Puan Maharani mematikan mik anggota Fraksi Partai Demokrat, Irwan, saat interupsi di sidang paripurna pengesahan UU Cipta Kerja mendapat kritik. Apalagi Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah menjadi sorotan publik.

"Cipta Kerja ini kan polemiknya luar biasa, bahkan terjadi isu atau topik yang simpang siur di masyarakat tentang Cipta Kerja. Proses UU Cipta Kerja yang disetujui juga penuh kontroversi, termasuk isu Puan Maharani sebagai pimpinan DPR yang mematikan mikrofon," ujar pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Pemerintah dinilai wajib menjelaskan substansi UU Cipta Kerja. Hal tersebut lantaran banyak pasal di UU Cipta Kerja yang kontroversial demi menegaskan apa yang sebenarnya.

"Jadi di tengah kontroversinya ini, saat ini kewajiban pemerintah adalah menjawab semua hal-hal yang dipertanyakan oleh publik itu. Betul atau tidak," ucap pria yang akrab disapa Hensat itu.

"Publik ini kan bukan cuma dikasih UU-nya kemudian disuruh baca, tapi perlu juga dijelaskan pasal-pasal yang kontroversi, kenapa kemudian pemerintah mengambil keputusan tentang pasal-pasal yang dianggap masyarakat kontroversi itu," imbuhnya.

Pemerintah pun diminta mendengarkan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diminta mendengar penjelasan dari pemerintah.

Puan MaharaniPuan Maharani (Dok Istimewa)

"Indonesia itu kan biasa untuk diskusi dan bicara, jadi disampaikan saja. Saran saya buat pemerintah dan juga buat rakyat, bersama-sama kita belajar untuk mendengarkan. Jadi kalau pemerintah menyampaikan penjelasan, ya kita dengarkan dulu. Di satu sisi juga gitu, kalau rakyat komplain ya pemerintah dengerin juga," urai Hensat.

Bila kegelisahan rakyat terkait UU Cipta Kerja ini tak dapat diredam, ia menilai dampaknya juga akan merugikan pemerintah. Menurut Hensat, investor juga akan malas masuk bila kerap ada kegaduhan.

"Bila tidak segera diredam kontroversi ini oleh pemerintah, tujuan adanya omnibus law ini tidak akan tercapai. Investor juga malas masuk karena terus-terusan kontroversi kan. Tapi ya itu, cara meredamnya dengan penjelasan, bukan dengan pengekangan atau sampai melarang hak-hak orang untuk bicara," sebutnya.

Terkait peristiwa Puan Maharani mematikan mik anggota DPR saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna pengesahan UU Cipta Kerja yang ramai dibicarakan, Hensat memberikan kritik. Ia menyebut Puan seharusnya lebih bijaksana sebagai pemimpin.

"Kalau memang benar Mbak Puan mematikan mik anggota Fraksi Demokrat saat berbicara, sebaiknya itu tidak dilakukan lagi. Mbak Puan kan salah satu kandidat kuat calon presiden, nah kalau mau jadi pemimpin bangsa itu harus belajar lebih banyak mendengarkan," kata Hensat.

"Kalau nanti jadi presiden atau capres, kan nggak semuanya sesuai pandangan dan pendapat Mbak Puan. Yang nggak sesuai itu juga harus didengarkan. Jadikan saja jabatan yang ada sekarang kawah candradimuka untuk lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan rakyat, mendengarkan koleganya," tambah dia.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin. UU Cipta Kerja disahkan tanpa persetujuan 2 fraksi, yakni Demokrat dan PKS. Bahkan Demokrat walk out dari ruang sidang karena merasa aspirasinya tidak didengar.

(elz/tor)